Geopolitik Harus Dipertimbangkan Guna Selesaikan Freeport

192

JAKARTA—Pengambilalihan pembangunan smelter maupun penguasaan saham PT Freeport Indonesia oleh konsorsium BUMN tambang diharapkan bisa menghindari sengketa tambang tersebut hingga ke arbitrase Internasional. Namun pemerintah tetap harus mempertimbangkan geopolitik yang ada, sehingga tidak merugi. “Kita lihat siapa dibelakang Freeport, pasti AS. Geopolitik ini penting, jangan sampai seperti kasus Timor Leste lepas,” kata Direktur eksekutif Reforminer Institute Khomaidi Notonegoro dalam diskusi bertema “Maju Terus Pantang Mundur, Implementasi UU Minerba untuk Kepentingan Bangsa dan Negara” di Jakarta Senin (13/3/2017). Peserta diskusi dihadiri pula oleh sejumlah orang Papua.

Masalahnya, kata Khomaidi, akar permasalahan ini bisa terkait dengan politik. Oleh karena itu, jangan sampai hal terburuk akan terjadi. Makanya kalkulasi harus matang. “Meski ini masalah bisnis to bisnis (B to B), tapi kita harus siap. Karena ada berpengaruh pada penerimaan negara, APBN, ketenagakerjaaan dan lain-lainnya. Intinya, pemerintah harus bisa mengatur strategi. Kalau memang AS turun tangan, bisa juga bawa China dan Rusia sebagai tandingan,” tambahnya.

Namun begitu, Khomaidi, setuju menggunakan konsorsium BUMN, tapi tetap harus waspada dan hati-hati. “Jangan tergesa-gesa ke arah itu. Karena saya khawatir nantinya ada korupsi,” ujarnya.

Sementara itu Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral Kementerian ESDM Yuli Bintoro menyambut baik gagasan tersebut meski harus dilakukan secera hati-hati. Dia bahkan menyatakan tidak hanya untuk membangun smelter, konsorsium tersebut juga bisa membeli saham PT Freeport seiring dengan divestasi yang akan dilakukan  nantinya.

Menurutnya, pada 2016 Kementerian BUMN pernah mentatakan akan membentuk bentuk konsorsium, akan tetapi hingga kini belum jelas kelanjutannya. “Kami menyambut baik pembentukan konsorsium itu tidak saja untuk membangun smelter tapi juga untuk membeli saham divestasi Freeport,” ujar Yuli.

Sedangkan anggota Komisi VII DPR Fraksi HANURA Mukhtar Tompo mengatakan operasi PT Freeport tidak ubahnya seperti reinkarnasi dari serikat dagang zaman Belanda (VOC).

Menurutnya, praktik dagang yang sama itu terjadi karena penolakan perusahaan itu atas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diminta oleh Indonesia. Freeport lebih memilih untuk untung sendiri tanpa mempehatikan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga terkesan seperti era penjajahan atau zaman kolonial.

Bahkan dia menilai Freeport tidak punya itikad baik untuk membangun smelter sesuai yang dipersyaratkan UU Minerba. Belakangan, Freeport berdalih bahwa mereka akan melanjutkan pembangunan Smelter, jika diberikan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2021. “Jadi Freeport ini operasinya seperti reinkarnasi dari VOC,” ujarnya.

Yang jelas kata Direktur Eksekutif Center for Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan sejauh ini PT Freeport tidak punya niat baik menyesuaikan dirinya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Buktinya, hingga kini perusahaan asing tidak mau membangun smelter dengan alasan tidak cocok secara skala keekonomian.

Menurut Yusri, konsorsium perusahaan BUMN tambang seperti PT Timah, PT Aneka Tambang dan PT Inalum seharusnya bisa secara bersama-sama membangun smelter tersebut dengan pola saling menguntungkan. Dia menyebtukan dengan dimilikinya smelter oleh konsorsium tersebut akan ketahuan berapa sebenarnya nilai konsentrat yang selama ini diekspor langsung oleh Freeport. Dia khawatir selama ini Freeport menyembunyikan kandungan mineral dari konsentrat tersebut, namun berlindung dengan alasan membangun smelter tidak menguntungkan secara keekonomian.