Gerindra: Pemerintah Harus Serius Atasi Ancaman Kebangkrutan Ekonomi

Gerindra: Pemerintah Harus Serius Atasi Ancaman Kebangkrutan Ekonomi

0
BERBAGI
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono

JAKARTA-Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta pemerintah serius dan disiplin dalam mengatasi ancaman kebangkrutan ekonomi negara maupun ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) Buruh. Ketidakdisplinan dalam mendesain kebijakan ekonomi bisa berakibat fatal bagi negera ini.

Arief mengaku, pemerintahan Joko Widodo telag  mengunakan beberapa strategi untuk mengurang defisit anggaran berjalan. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak melalui program pengampunan pajak (Tax amnesty) pada wajib pajak terhutang dan wajib pajak yang memiliki aset diluar negeri.

Namnun demikian kata Arief, kebijakan ini tidak akan berjalan efektif karena situasi perekonomian dalam negeri sedang lesu. Selain itu, maraknya industri dan pertokoan yang gulung tikar akibat rendahnya daya beli masyarakat serta tingginya biaya ekonomi, seperti mahalnya biaya energi di Indonesia membuat program amnesty pajak ini tidak banyak membantu. “Lesunya  perekonomian Singapore juga berdampak pada kegagalan repatriasi dana dana dari Singapore dengan fasilitas Tax amnesty,” tuturnya.

Untuk mengurangi defisit fiskal, pemerintah akan menggunakan kombinasi kebijakan yaitu cut government spending dan menaikan pajak. Sebenarnya faktor kuncinya  adalah waktu dan rencana pengurangan defisit. “Jika negara sudah dalam resesi , itu jauh lebih sulit untuk mengurangi defisit karena konsolidasi fiskal cenderung memperburuk situasi ekonomi yang mengarah ke pendapatan pajak yang lebih rendah,” urainya.

Bahkan dalam beberapa penyebab, penghematan bahkan bisa bumerang makin terperosok ke depresi ekonomi.  Karena itu, cara terbaik untuk mengurangi defisit anggaran adalah yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang positif , tetapi dalam jangka panjang pemerintah memiliki komitmen  mengevaluasi  pengeluaran pemerintah dan mengurangi pengeluaran yang berkelanjutan serta fokus pada pengeluaran yang produktive untuk mendukung pertumbuhan kkonomi. “Pemotongan anggaran negara bukan berdasarkan prioritas dan non prioritas seperti yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani  tapi lebih pada pengeluaran yang tidak produktive. Misalnya, saat Joko Widodo menjadi Walikota Solo membangun Gapura Makutha yang  menjadi penanda batas Kota Solo di arah barat di Jalan Adisucipto yang sempat  mangkrak berbulan-bulan. Inikan  tidak memberikan nilai ekonomis dari pengeluaran negara, Wong pake patok beton aja udah cukup,” urainya.

Jika kedua skenario yaitu Menaikan pendapatan pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada naiknya pertumbuhan ekonomi gagal  mengatasi defisit anggaran berjalan maka hanya tinggal dua strategi  yang sangat buruk  mungkin akan diambil yaitu berhutang atau melakukan program bailout oleh IMF . “Dan yang terakhir sekali untuk mengatasi defisit anggaran adalah Presiden Joko Widodo bisa menyatakan Indonesia Default atau gagal bayar terhadap para negara negara kreditor dan dampaknya adalah seluruh transaksi keuangan dari Indonesia tidak dipercaya lagi dan jatuhnya nilai tukar mata uang Indonesia  seperti dalam kasus negara Yunani dan Argentina,” imbuhnya.

Karena itu, Presiden Joko Widodo sebagai penanggungjawab  pemerintahan  harus benar benar serius. “Jangan membuat keputusan yang kontra produktif yang berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.