JAKARTA-Kalangan DPR mengusulkan jalan tol dalam kota pada jam-jam tertentu dibuka untuk masyarakat secara gratis, terutama pada jam-jam sibuk terjadi kemacetan.
Hal ini guna memenuhi fungsinya sebagai jalan bebas hambatan.
“Kondisi Jakarta pada jam sibuk, fungsi jalan tol sebagai jalan bebas hambatan tak terpenuhi. Saya minta pemerintah mempertimbangkan agar jalan tol pada waktu-waktu tertentu yang pada dibebaskan untuk masyarakat,” kata Ketua DPR, Marzuki Alie disela-sela meninjau korban banjir di Karawang,Jawa Barat, Kamis (24/1).
Menurut Marzuki, saat jalan tol macet, maka ini hanya menguntungkan pengelola jalan tol.
Sementara masyarakat yang membayar tol tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen.
”Warga masyarakat dirugikan dengan kondisi ini, hanya disuruh membayar kewajiban. Tapi tidak mendapatkan haknya. Pengelola jalan tol itu harusnya punya tanggungjawab, jangan hanya memungut uang dari masyarakat, tapi kalau macet tidak peduli,” tambahnya.
Marzuki mengambarkan Meneg BUMN Dahlan Iskan yang berani mengratiskan pengelola jalan tol ketika terjadi penumpukkan di pintu tol.
”Kalau Meneg BUMN saja berani mengratiskan. Karena jalannya terhambat karena pintu tol, harusnya negara juga bisa menggratiskan ini buat masyarakat,” ujarnya.
Namun Marzuki mengrkitik kebijakan pemerintah yang sampai saat ini menempatkan pengelola jalan tol sebagai pemilik seumur hidup dari jalan tol.
Padahal jalan tol itu tidak seharusnya dikuasai oleh pengelola tol atau swasta yang berinvestasi.
“Jika modal dan keuntungan sudah didapat dari investasi, maka jalan itu harus dikembalikan kepada negara untuk dijadikan jalan gratis bebas hambatan non tol (tidak bayar). Tol itu sistemnya seharusnya menggunakan sistem BOT atau build operatis transfer,” imbuhnya.
Dia pun mencontohkan bagaimana Jagorawi yang dibuka sejak tahun 1978 oleh Mantan Presiden Soeharto sampai saat ini tetap menjadi jalan tol.
”Padahal setahu saya, jalan tol Jagorawi hanya direncanakan untuk dibuat tol selama 20 atau 30 tahun.Saat ini sudah 35 tahun tapi tetap saja menjadi tol.Investasi sudah kembali sejak lama, tapi tetap dijadikan tol.Ini tidak benar,” pungkasnya.
