Gubernur BI Harus Pro Suku Bunga Rendah

37

JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI) harus diisi dengan figur yang memiliki keberpihakan terhadap suku bunga rendah. Selama ini, suku bunga di Indonesia sangat tinggi sehingga menyulitkan masyarakat mengembangkan usahanya. “Kompetensi Gubernur BI yang baru harus setara dengan pendahulunya. Artinya, gubernur BI yang barus harus menguasai makro dan moneter. Saat ini, tugas BI relatif mudah karena pengawasan perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga tugasnya terfokus pada pengawasan moneter, inflasi dan suku bunga,” ujar pengamat perbankan, Achmad Iskandar di Jakarta,  Jumat (22/2).

Menurut dia, BI harus bekerja dengan agar mengupayakan suku bunga rendah sehingga menstimulasi kegiatan perekonomian di Indonesia.   Saat ini kata dia, rasio biaya operasional perbankan di Indonesia masih terlalu tinggi . Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya yang mesti diambil perbankan dari nasabah melalui mekanisme kredit dan layanan perbankan lainnya. “Tingginya biaya operasional yang dibebankan perbankan terhadap nasabah, hanya salah satu dari beberapa komponen yang menyebabkan suku bunga kredit di Indonesia cukup tinggi di bandingkan dengan negara di kawasan ASEAN. Yaitu, cost of fund, margin, dan premi risiko. Karena itu, harus diturunkan sama seperti di negara-negara tetangga,” tegas dia.

Dia menjelaskan, kegiatan usaha di beberapa negara tetangga disokong oleh suku bunga kredit yang rendah. “Suku bunga kita saat ini masih tinggi. Karena itu, pekerjaan rumah Gubernur BI yang baru adalah menurunkan suku bunga ini,” jelas dia.

BI jelas dia harus berwibawa dihadapan pelaku industri perbankan. “Jangan mau tunduk dengan keinginan bank-bank yang tetap menerapkan suku bunga tinggi,” kata dia.

Selain suku bunga, PR terbesar gubernur BI sebenarnya,  persoalan obligasi rekap yang hingga saat ini terus menyandera APBN. Beban pembayaran obligasi rekap ini membuat agretifitas pembangunan menjadi berkurang. Namun, anehnya, perbankan yang menerima subsidi obligasi rekap ini tidak tau membalas budi. Padahal, mereka sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, namun masih menyusui lewat  obligasi rekap yang dibayar oleh pajak rakyat. “Ini kan jelas adil. Jadi, Gubernur BI yang akan datang benar-benar memperhatikan secara serius persoalan ini,” jelas dia.

Disamping itu kata dia Gubernur BI yang baru juga harus berani membatasi pertumbuhan kredit konsumtif yang sangat tinggi saat ini. Sebab, tingginya pertumbuhan kredit konsumtif berpotensi bubble yang pada gilirannya akan merusak ekonomi secara keseluruhan.

Dia melihat, maraknya kredit konsumtif ini akibat ulah bank-bank asing. Bank asing yang ada di Indonesia ingin mengeruk dana dari Indonesia. “Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan margin. Dan ini diikuti oleh bank-bank nasional kita. Padahal, kredit konsumtif ini sama sekali tidak mensupport pertumbuhan ekonomi. Ini bisa merusak industri secara keseluruhan,” tegas dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, Gubernur BI yang baru juga harus mampu mengendalikan kurs rupiah. Sebab, inkator kekuatan ekonomi sebuah bangsa terletak pada mata uangnya. “Siapa yang mata uangnya kuat maka akan kuat ekonominya. Oleh karena itu, fungsi menguatkan mata uang harus menjadi agenda prioritas gubernur BI,” imbuh dia.

Iskandar mengatakan penguatan mata uang penting. Karena penyebab rontoknya ekonomi Indonesia pada 1998 disebabkan oleh nilai tukar rupiah. “Rupiah terpuruk, masuklah IMF dengan nasehatnya dengan resep suku bunga tinggi. Ternyata rupiah tidak kuat juga dan justru melahirkan masalah baru.

Perbankan juga terkena dampak dari pelemahan rupiah ini. Buktinya, banyak bank yang terpuruk. Walaupun itu krisis 1998 juga disebabkan ulah bankir tidak  prudent mengelola bank.