Habis Waktu Buat Laporan SPJ, Presiden Minta ASN Terapkan E-Governmet

54
Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla.

JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan e-government dalam membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) ketika dinas ke luar kota/negeri. Pasalnya, selama ini energi ASN terkuras untuk mengurus SPJ.

“Kita sudah masuk ke era teknologi informasi, sehingga kecepatan jadi sangat penting. Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik, pelayanan administrasi kepada warga, dan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi ini kita seharusnya bisa bekerja cepat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Reformasi Aparatur Sipil Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/6).

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak ingin ASN  menghabiskan waktunya berhari-hari, untuk membuat SPJ yang jumlahnya berlembar-lembar bahkan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa surat menyurat atau berkas-berkas yang menumpuk. “Saya kira semua itu bisa disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik,” tutur Presiden.

Beberapa waktu lalu, ssaat menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Istana Negara Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016, Presiden menerangkan bahwa banyak pegawai yang tidak fokus kepada tugas pokoknya hanya karena mengurus SPJ. Bahkan, jam lembur yang diambil pun tersita hanya untuk mengurus hal tersebut. Inilah hal yang sangat disayangkan oleh Presiden.

“Penyuluh pertanian misalnya, bekerja lembur seharusnya untuk memberikan sosialisasi kepada para petani, bukan untuk mengerjakan SPJ. Guru dan kepala sekolah juga sama. Lembur sampai malam apa ini? Di PU (Kementerian Pekerjaan Umum) juga sama,” terang Presiden.

Setelah ditelusuri, rumitnya proses pengurusan SPJ tersebut salah satunya ialah karena banyaknya permintaan pertanggungjawaban yang harus dibuatkan laporannya. Padahal menurut Presiden, banyaknya laporan pertanggungjawaban tersebut tidak menjamin penyelewengan dana pemerintah menjadi berkurang