Hak Jawab, Koreksi dan Klarifikasi Azimah Subagijo

47
ilustrasi sorotgunungkidul.com

Klarifikasi atas pemberitaan di beritamoneter.com tanggal 27 juli 2016 dengan judul: “dk kpi putuskan azimah subagijo langgar etika” untuk memenuhi hak jawab dan hak koreksi sesuai kode etik jurnalistik (sk dewan pers no. 03/sk-dp/iii/2006)

Dengan ini saya, Azimah Subagijo, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2013-2016 dan telah purna tugas dari KPI sejak 27 Juli 2016; mendesak beritamoneter.com (http://www.beritamoneter.com/dk-kpi-putuskan-azimah-subagijo-langgar-etika/) untuk memenuhi hak jawab dan hak koreksi serta permohonan maaf atas ketidakakuratan pemberitaan media ini pada tanggal 27 Juli 2016 dengan judul “DK KPI Putuskan Azimah Subagijo Langgar Etika” yang cenderung menyudutkan dan merusak nama baik saya.

Beberapa hal yang muncul dalam pemberitaan di www.beritamoneter.com 27 Juli 2016 yang terlihat jelas-jelas merugikan saya adalah:

  1. Beritamoneter.com tidak menulis berita ini secara berimbang. Tidak ada upaya dari pihak redaksi untuk memberikan ruang/kesempatan yang sama kepada saya tentang pemberitaan yang jelas-jelas bermuatan negatif tentang saya.
  2. Beritamoneter.com menulis berita ini tanpa menguji tentang kebenaran informasi atau melakukan check and recheck.
  3. Beritamoneter.com juga cenderung menulis berita ini dengan mencampurkan antara fakta dan opini atas pemberitaan sebelumnya yang juga tidak benar (lihat klarifikasi saya tanggal 9 Mei 2016).

Selain catatan di atas, saya juga dalam kesempatan ini akan mengungkapkan beberapa fakta yang dalam pemberitaan beritamoneter.com muncul dan cenderung menyesatkan. Beberapa fakta tersebut yaitu:

  1. Melanggar Etika. Frasa ini terdapat mulai dari judul berita (“DK KPI Putuskan Azimah Subagijo Langgar Etika”), dan juga pada paragraf I dan II: “Ketua Dewan Kehormatan Komisi Penyiaran Indonesia (DKKPI) Supiadin mengakui sudah mengambil keputusan terkait laporan dugaan pelanggaran etika oleh salah seorang anggota KPI, Azimah Subagijo. Keputusan tersebut sudah diserahkan kepada KPI yang seharusnya menginformasikan kepada masyarakat. (paragraf 1)

“Dewan Kehormatan sendiri memandang perlu diambilnya keputusan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh Azimah Subagijo meski Dewan Kehormatan menyadari bahwa masa tugas anggota KPI lama telah berakhir.”

Dua frasa yang terdapat pada kalimat di alinea pertama dan kedua ini jelas menyesatkan. Hal ini karena sampai sekarang KPI tidak atau belum memiliki kode etik untuk mengatur secara moral (etika) perilaku anggotanya.

  1. DK KPI memutuskan, mengambil keputusan, putusan sudah diserahkan. Frasa terkait DK KPI memutuskan, telah mengambil keputusan, atau putusan telah diserahkan, cenderung menyesatkan. Sebagaimana yang terdapat pada alinea pertama dan kedua. Hal ini karena sesungguhnya putusan Dewan Kehormatan hanyalah berupa rekomendasi kepada Pleno KPI. Berdasarkan Peraturan KPI no 1/2014 Pasal 41 ayat (6) dikatakan: “Putusan Dewan Kehormatan KPI merupakan rekomendasi Dewan Kehormatan yang selanjutnya diserahkan pada ketua KPI untuk dibahas pada Rapat Pleno.” Tidak ada ketentuan lain terkait putusan DK KPI. Sehingga penyampaian secara luas dan terbuka melalui media massa di saat KPI Pusat saja belum memutuskan apa-apa tentang saya, tentu cenderung menyesatkan. Termasuk juga tidak pada tempatnya keluar pernyataan dari Supiadin yang menyatakan bahwa: ”Kami tetap perlu mengambil keputusan sebagai pembelajaran, apa yang telah dilakukan Azimah tidak boleh lagi terulang dimasa datang. Sehingga anggota-anggota KPI yang baru tidak melakukan pelanggaran yang sama.” Mengingat bahkan hingga Presiden menandatangani SK pemberhentian kami selaku anggota KPI periode 2013-2016 secara terhormat pada tanggal 27 Juli 2016, saya tidak menerima putusan apapun dari KPI Pusat.
  2. Melanggar UU; Kader Partai Politik PKS dan tercatat sebagai pengurus Ormas MKGR yang tak lain adalah underbow Partai Golkar, serta dilaporkan oleh LSM karena dianggap kerap menyalahgunakan jabatan dengan meminta-minta fasilitas dari industri televisi. Frasa yang muncul dalam alinea terakhir ini menurut saya sangat menyesatkan. Karena semua hal yang dituliskan dalam pemberitaan selama ini, baik oleh media online resmi maupun media sosial dan juga tuduhan oleh oknum yang mengatasnamakan dari organisasi LMPS sudah saya bantah berdasarkan klarifikasi tanggal 9 Mei 2016 yang telah saya sampaikan di Rapat Pleno KPI Pusat dan juga saya sampaikan ke beberapa media online, dan juga media sosial saya sendiri beberapa hari setelahnya (lihat klarifikasi Azimah Subagijo tertanggal 9 Mei 2016) termasuk sudah saya bantah saat DK KPI meminta keterangan pada saya tanggal 25 Juli 2016. Adapun petikan klarifikasi tertulis saya antara lain adalah sebagai berikut:

“Untuk tuduhan bahwa saya telah mencederai keanggotaan saya di KPI Pusat, karena melanggar persyaratan non partisan, sebagaimana ditetapkan Pasal 10 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat saya jelaskan sebagai berikut: Bahwa sejak proses rekrutmen Anggota KPI Pusat, saya telah menandatangani surat pernyataan non partisan sebagai salah satu syarat. Kata ‘partisan’ diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online sebagai pengikut partai, golongan atau paham tertentu. Proses rekrutmen Anggota KPI Pusat menegaskan dengan standar judul beserta isi surat pernyataan, bahwa yang dimaksud non partisan adalah ‘tidak menjadi anggota partai politik’. Kita bisa mengkonfirmasi pengertian demikian, bahkan dalam persyaratan rekrutmen Anggota KPI (Pusat) terbaru, yang memberi judul surat pernyataannya adalah ‘Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik’, dengan sebagian isi pernyataannya berbunyi:

‘Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan jika terpilih menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2013-2016, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sampai saat ini saya tidak menjadi anggota partai politik manapun. Saya tercatat sebagai pengurus Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Periode 2015-2020, yang merupakan salah satu organisasi kemasyaratan (ormas), dan bukan partai politik.

Saya juga membantah telah melakukan penyalahgunaan wewenang, yang tanpa bukti memadai telah diberitakan media online Berita Satu (29 April 2016, Pukul 18:21 WIB), yang menyebut bahwa komisioner KPI berinisial AS -yang tentunya ditujukan kepada saya mengingat tidak ada Anggota KPI Pusat lain berinisial sama, meminta uang puluhan juta kepada lembaga penyiaran. Net TV bahkan telah menjawab ketidakbenaran isu bahwa saya menerima dari Net TV untuk kepentingan pribadi, sehubungan dengan terselenggaranya kegiatan bedah buku saya yang berjudul ‘Ketika Layar Lebar Hadir di Televisi’.

Apalagi jika tuduhan penyalahgunaan wewenang itu dikaitkan dengan proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Induk Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Tuduhan yang sangat dilebih-lebihkan, mengingat dalam skema perpanjangan IPP, sama dengan Permohonan IPP baru, KPI memiliki peran sebagai pendamping bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Secara internal KPI juga, suara KPI tidak bisa disederhanakan hanya menjadi suara individual Anggota KPI tertentu saja. Setiap keputusan KPI merupakan keputusan secara kolegial Anggota KPI. KPI melibatkan hampir seluruh Anggotanya, baik KPI Pusat maupun KPI Daerah terkait, sejak dari awal proses permohonan/perpanjangan. Maka tidak masuk akal untuk melebih-lebihkan wewenang saya secara individu, dimana secara internal KPI sendiri telah dibuatkan tim khusus, dengan Term of Reference (TOR) dan regulasi yang telah ditetapkan. Maka jika tuduhan itu benar, harus dibuktikan adanya upaya-upaya pribadi saya mempengaruhi Anggota KPI lain dalam penilaian/evaluasi proses perpanjangan IPP dimaksud.”

Demikian klarifikasi ini saya buat, saya berharap keterangan yang saya sampaikan ini dapat beritamoneter.com tindak lanjuti sebagai suatu hak jawab dan hak koreksi.

 

Jakarta, 10 Agustus 2016

Azimah Subagijo