Hardjuno: Stop! Pesta Pora Bankir Dengan Uang Pajak

125
Sekjen Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Keuangan Negara (LPEKN), Hardjuno Wiwoho

JAKARTA-Pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi perbankan ibarat pemberian sedekah orang miskin kepada konglomerat. Betapa tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru dipakai mensubsidi bank milik pengusaha hitam. Akibatnya, rakyat pembayar pajak semakin tertindas, sementara para bankir terus berpesta pora.

Strategi pembiayaan ekonomi pemerintah selama ini ternyata melahirkan ketidakadilan. Dana APBN yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat, justru dipakai mensubsidi bank-bank yang sudah meraup untung triliunan rupiah. Rakyat kecil dianaktirikan,  sementara, para bankir yang menyulut krisis ekonomi 1998 lalu justru dimanjakan dengan fasilitas yang diperoleh dari APBN. Bayangkan saja, sampai saat ini, pemerintah harus membayar Rp 60 triliun per tahun untuk subsidi bunga obligasi rekapitalisasi yang diterbitkan guna mem-bailout bank.

Beban utang konglomerat nakal ini kemudian direkayasa agar masuk beban APBN dalam skema pembayaran bunga oblikasi rekap hingga surat utang itu jatuh tempo 2033, kemudian diperpanjang lagi hingga tahun 2043. Rakyat dipaksa harus membayar pokok obligasi saat jatuh tempo.

Sejumlah fakta mengkonfirmasikan bahwa pembayaran subsidi obligasi rekap ini dikategorikan korupsi. Sayangnya, hingga saat ini skandal BLBI masih jalan di tempat. Kasus ini terkesan timbul tenggelam karena pihak terkait dari mulai penegak hukum, pihak berwenang hingga penguasa belum ada keseriusan untuk mencari solusi penyelesaian kasus BLBI. “Jika dulu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga superbody yang disegani dan  menakutkan, kini tidak lagi, terbukti dari beberapa kasus praperadilan KPK yang dimenangkan para tersangka,” ujar Sekjen Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Keuangan Negara (LPEKN), Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Minggu (17/4).

Bagi Harjuno, sangat tidak masuk akal jika beban utang abadi ribuan triliun rupiah akibat mega skandal BLBI dibebankan kepada rakyat.  Hal ini melukai rasa keadilan karena utang konglomerat itu terjadi akibat kecerobohan sendiri.  Untuk itu, harus distop.

Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) ini menilai pembayaran bunga obligasi dari uang pajak sangat tidak adil. Sebab, ini hanyalah bentuk sedekah APBN kepada bank- bank yang sebenarnya tidak berhak. “Seharusnya obligasi rekap ini sudah dapat dihentikan dan tidak perlu dianggarkan lagi dalam APBN,” tegasnya.

Dia menilai, kebijakan penerbitan  obligasi rekapitalisasi pemerintah sebesar Rp 640 triliun untuk membail out perbankan Indonesia yang collaps tidak tepat.  Justru fasilitas bail out syarat dengan manipulasi. “Jadi, ada permainan instrumen kebijakan moneter yang ngawur dengan instrumen BPPN dan kebijakan release and discharge yang didesign Menkeu Boediono waktu itu,” katanya.

Hingga kini,  total dana BLBI yang mencapai Rp 640 triliun belum bisa dipertanggung-jawabkan baik oleh  bank penerima maupun pejabat negara terkait. Pemerintah belum bisa jugamenagih para obligor pengemplang BLBI. Ironisnya, anggaran negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, justru untuk membayar bunga hutang para obligor BLBI.

Bahkan bank-bank yang mendapat subsidi bunga obligasi rekap pasca era krisis 1998 memiliki hak tagih kepada pemerintah pada waktu jatuh tempo obligasi rekap, sehingga setiap tahun obligor BLBI berhak mendapat bunga obligasi rekap sebesar Rp 60 triliun. “Penerimaan APBN hingga kini sebagian besar didominasi oleh pajak. Rakyat miskin pun mau tak mau dipaksa memberikan subsidi kepada para bankir penerima BLBI. Saya kira, stop pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ini solusi bijak yang sebaiknya ditempuh pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu,  Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro mengatakan dengan mengalokasikan APBN untuk mensubsidi para obligor, pemerintah seakan membuat negara ikut menanggung utang para obligor. Padahal, kewajiban obligor bukan merupakan utang negara. Sangat tidak tepat pemerintah tetap memberi subsidi, sedangkan pembayaran utang di-reschedule sampai 2033. “Jadi bisa dibayangkan nasib bangsa ini nanti saat tahun 2040, masihkah ada lagi kepedulian kita terhadap NKRI tercinta, karena Indonesia yang begitu besar, 25 tahun lagi tidak terpecah belah itu sudah  luar biasa,” tuturnya.

Padahal, beban bunga hutang BLBI  yang hingga kini sudah  mencapai total Rp 720 triliun lebih, bisa digunakan untuk menutup kekurangan penerimaan (short fall) pajak. Angka Rp 60 triliun mungkin terlalu kecil dibandingkan belanja negara atau anggaran proyek pembangunan infrastruktur bekerjasama dengan luar negeri.  Namun 70 persen APBN berasal dari pajak dan hingga saat ini target pajak sulit tercapai. “Subsidi bunga obligasi rekap merupakan subsidi dari orang miskin kepada orang kaya para  bankir yang menerima atau memegang surat hutang negara. Ujung-ujungnya rakyat dirugikan,” tegasnya.

Karena itu, dia meminta pemerintahan Jokowi konsisten. Langkah yang harus ditempuh adalah. Pertama, pemerintah  harus bisa menagih para obligor BLBI yang merugikan negara hingga Rp 640 triliun. Kedua menghentikan subsidi bunga obligasi rekap BLBI Rp 60 triliun per tahun kepada para obligor BLBI. Ketiga, melakukan rekonsiliasi keuangan negara. “Sebagai pembayar pajak, saya tidak rela uang rakyat dipakai mensubsidi para bankir yang sudah sangat kaya raya,” imbuhnya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi, Dani Setiawan menilai upaya pemerintah mensejahterakan rakyat akan semakin berat jika APBN dipakai membayar bunga obligasi rekapitalisasi dari BLBI.

Berdasarkan perhitungannya, hingga 2030 tak kurang dari angka Rp1.360 triliun dari APBN dibuang percuma. “Bagi bank pemegang obligasi rekap, pembayaran bunga obligasi rekap oleh pemerintah justru menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan.Kebijakan pemerintah yang meneruskan pembayaran bunga obligasi rekap ini jelas mencederai rasa keadilan bagi rakyat,” pungkasnya