JAKARTA-Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan selain ditunggangi aktor politik, aksi anarkis massa 411 lalu sangat rentan menjadi medium recovery kaum ‘jihadis’ yang sejak perdamaian di Poso dan Ambon kehilangan arena recovery dan radikalisasi, baik untuk merekrut kader-kader baru maupun untuk menghimpun dukungan publik.
Indikasi keterlibatan kelompok jihadis dalam aksi 411 lalu juga terdeteksi dengan keterlibatan tokoh kunci Bachtiar Nasir (pendakwah Wahabi), Abu Jibril (MMI) dan M. Zaitun (Wahdah Islamiyah) ormas yang disponsori Wahabi dan gemar mengkafirkan kelompok lain.
“Tiga tokoh kunci tersebut secara ideologis membenarkan segala cara untuk mencapai tujuannya,” terang Hendardi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/11).
Sejak 2010 jelasnya, kelompok jihadis beralih menggunakan isu penodaan agama, penyesatan, anti kristenisasi, dan solidaritas atas segala peristiwa di Timur Tengah, sebagai medium kampanyenya.
Bahkan peristiwa di Cikeusik 6 Februari 2011 dan di Temanggung 9 Februari 2011, adalah dua peristiwa yang secara nyata ditunggani oleh kelompok jihadis.
Salah satu aktor lapangan peristiwa penyerangan Ahmadiyah adalah aktor yang aktif melakukan pembantaian di Poso.
Sedangkan di Temanggung, operator lapangan dari pembakaran gereja adalah salah satu tokoh yang pada masa konflik di Ambon bertugas memasok amunisi untuk kelompok Islam.
Dia menjelaskan, aksi-aksi massa selalu mengundang aneka kepentingan bertaruh.
“Karena itu, jika praktik-praktik intoleransi dengan aksi kekerasan dan penyebaran kebencian dibiarkan maka sama saja kita menyediakan arena recovery kelompok-kelompok jihadis untuk terus memupuk semangat pengikut dan simpatisannya,” tegasnya.
Bagi Setara Institute tuturnya, intoleransi adalah titik awal dari terorisme. Sebaliknya, terorisme adalah puncak intoleransi.
“Jadi, soal aksi 411 bukan hanya melulu soal Pilkada, soal Ahok dan dugaan penodaan agama, tetapi juga merupakan soal kebutuhan adanya ruang yang kondusif bagi radikalisasi publik untuk memperluas dukungan terhadap agenda-agenda jihad yang bertentangan dengan hukum dan dasar kebangsaan Indonesia,” pungkasnya.
