JAKARTA-Ketua Setara Institute Hendardi menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B Panjaitan terkait rencana eksekusi mati terpidana kasus narkoba menggambarkan banyak fakta di pemerintahan Joko Widodo. “Luhut menganggap proses eksekusi mati sebelumnya seperti sinetron akibat banyaknya pemberitaan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Luhut juga tidak nyaman dengan aspirasi dan aksi penolakan elemen masyarakat sipil,” ujar Hendardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/4).
Sebelumnya, Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah tak ingin pemberitaan pelaksanaan eksekusi mati di media massa ramai dan menghebohkan masyarakat. Banyak orang bicara menjelang pelaksanaan eksekusi. “Tak perlu ada sinetron seperti dulu lagi, tidak elok. Menurut saya, jangan dibikin ramai,” ujarnya.
Yang jelas, Luhut melanjutkan, informasi waktu pelaksanaan eksekusi tak disampaikan terburu-buru. “Akan ada press conference, tapi paling tiga hari sebelum eksekusi,” tuturnya.
Selain membahayakan jelas Hendardi, pernyataan itu juga kontradiktif, karena sebenarnya yang gemar membuat sinetron adalah pemerintah. Bahkan, Hendardi melihat, sebagian besar menteri Jokowi gemar dengan efek publisitas dan pencitraan yang over dosis meskipun tidak ada kerja nyata. “Dalam kasus yang berbeda lanjutnya, bagaimana tidak menjadi sinetron, BIN saja gemar melakukan konferensi pers. Sebagai sebuah kebijakan yang antikemanusiaan, eksekusi mati memang harus ditentang dan disuarakan terus menerus,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan Luhut tanpa sadar juga menganggap putusan Jokowi terkait crisis center untuk kasus penyanderaan 10 WNI di Filipina sebagai sebuah kekeliruan karena menimbulkan kegaduhan. Luhut juga terlampau ‘progresif’ terkait pernyataannya bahwa pemerintah tidak akan pernah meminta maaf pada korban 65.
Sementara Jokowi di London mengatakan belum memutuskan apapun. Bukan hanya matahari kembar tapi banyak matahari dalam pemerintahan Jokowi. “Tak salah kalau ada anggapan kabinet ini multipilot. Situasi semacam ini perlu dijadikan pertimbangan Jokowi dalam reshufle II untuk mengefektifkan sinergi dan koordinasi cabinet,” pungkasnya.
