JAKARTA-Propaganda tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan mengaitkan sejumlah kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965, baik melalui film, diskusi, penerbitan buku dll disinyalir didesain pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba masyarakat. Langkah ini diduga untuk menghalangi niat negara melakukan rekonsiliasi, dan membenarkan seluruh pembatasan serta persekusi kebebasan sipil.
Ketua Setara Institute, Hendardi menilai penyebaran stigma PKI terhadap beberapa kegiatan telah membangkitkan kebencian orang pada upaya-upaya persuasif, dialogis, dan solutif bagi pemenuhan hak-hak korban peristiwa 1965. “Agak ganjil ketika TNI dan Polri merasa confirm bahwa PKI akan bangkit,” jelasnya di Jakarta, Senin (9/5).
Padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat perihal fenomena di balik berbagai pembatasan dan persekusi atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul yang dalam 3 bulan terakhir terus terjadi. “Kalangan awam pun sebenarnya ragu akan propaganda kebangkitan PKI mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis,” ujarnya.
Di sisi lain jelasnya, PKI sebagai sebuah partai juga mustahil bisa berdiri di Indonesia. Sikap TNI dan Polri yang turut mereproduksi propaganda tersebut menunjukkan bahwa intelijen mereka tidak bekerja. “Atau bisa jadi justru pihak TNI adalah bagian dari kelompok yang melakukan penolakan atas upaya masyarakat sipil mendorong pengungkapan kebenaran,” terangnya.
Situasi ini jelas tidak produktif bagi praktik demokrasi dan pemajuan HAM. Apalagi statement-statement Menhan RI misalnya, bukan malah menyejukkan tapi malah menyebarkan kebencian dan memperkuat segregasi sosial.
“Publik perlu tahu bahwa korban dari propaganda itu bukan hanya korban 1965 tetapi kebebasan sipil warga.
Bahkan mereka yang tidak membahas soal PKI pun dipersekusi dengan stigma yang sama,” tuturnya.
Untuk itu, dia mendesak Presiden Jokowi sebaiknya segera bersikap soal rencana menyusun skema penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu. “Sehingga dinamika dan kohesi sosial tidak rusak akibat propaganda-proganda yang tidak berdasar,” ucapnya.
Secara terpisah, Pangkostrad, Letjen TNI Edy Rahmayadi, menegaskan PKI tidak boleh hidup lagi di Indonesia. Hal itu dikatakannya menyusul soal maraknya penggunaan atribut PKI oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. “PKI enggak boleh hidup di RI,” jelas Edy di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (9/5).
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belakangan ini menggunakan atribut PKI memang sengaja melakukan propaganda.
Mereka kata Edy, memang bekerja untuk membuat keributan di tanah air. “Iseng aja orang-orang itu, pasti tak ada yang setuju, cari makan itu. Ribut-ribut cari makan,” ucapnya.
Edy menegaskan, TNI punya kewajiban untuk menjaga ideologi negara. “Untuk itu, bila ada oknum baik sipil maupun militer yang menggunakan atribut PKI, TNI tidak akan segan-segan untuk segera menindaknya,” pungkasnya.
