Hingga September, Serapan Anggaran Baru 47,04%

Friday 2 Oct 2015, 8 : 53 pm
by
Menko Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA-Realisasi penyerapan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) hingga 25 September 2015 baru mencapai Rp374,18 triliun atau 47,04 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 795,5 triliun. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga serta gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution pada Rakernas Akuntansi Pelaporan dan Keuangan Pemerintah Tahun 2015, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/10).

Salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kata Presiden adalah penyerapan anggaran. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga serta gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan sejumlah langkah. Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam koridor peraturan perundangan yang ada sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2015. Kedua, segera memproses pencairan seluruh belanja yang sudah dapat diajukan tagihannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan dari penyerapan anggaran. Dan yang keempat, menjadikan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran.

Sebelumnya saat menyinggung mengenai hasil pencapaian opini laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2005-2014, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil mencapai kualitas opini terbaik dalam laporan keuangannya. “Capaian tersebut hendaknya terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Bagi Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang dalam acara rakernas ini mendapatkan penghargaan karena pencapaian opini audit terbaik WTP dari data sampai dengan akhir Juni 2015 sebanyak 287 instansi pemerintah, yang terdiri dari 62 Kementerian Negara/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, 149 Pemerintah Kabupaten, dan 50 Pemerintah Kota,” kata Presiden.

Sementara itu, bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapatkan capaian opini terbaik, Presiden Jokowi meminta agar terus melakukan upaya-upaya perbaikan, antara lain peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi, sinergi antar unit terkait, dan segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.

Presiden mengatakan, dalam memasuki era baru pelaporan keuangan pemerintah dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. “Saya tidak mengatakan hal ini mudah untuk dijalankan. Perubahan ini memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama para pengelola keuangan,” tutur Presiden Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Sudah 1 Minggu, Warga Pondok Aren Tangsel Mencium Bau Aneh

TANGERANG-Warga kampung Jurang Mangu Timur, RT 01/003, Kecamatan Pondok Aren,

Penyebar ’Hoax’ Penanganan Gempa Bumi di Sulteng Akan Digebuk

JAKARTA-Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas terjadinya