Hingga Tahap ke-8, Vokasi Industri Gaet 2074 SMK dan 745 Perusahaan

16

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan hingga delapan tahap untuk program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Sejak digulirkan pada tahun 2017, program ini telah mampu menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Pada tahap kedelapan ini, yang meliputi wilayah Jawa Timur, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Kamis (7/2).

Kegiatan diresmikan langsung oleh Menperin bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim, Wahid Wahyudi.

Pada kesempatan ini, dilakukan pula hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK, dari 20 perusahaan kepada 113 SMK.

Airlangga memberikan apresiasi terhadap antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program yang diinisiasi oleh Kemenperin.

“Dua tahun lalu, kami mengawali program link and match vokasi industri dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran yang pertama karena kami menilai Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi,” jelasnya.

Untuk itu, agar memberikan dampak yang lebih masif, Kemenperin kembali meluncurkan program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama. “Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,” imbuhnya.

Menurut Menperin, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur.

“Oleh karenanya, meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat,” tuturnya.

Salah satunya menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Upaya ini memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.

Maka itu, Kemenperin bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelompok kerja yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi SMK di bidang industri. Sepanjang tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan.

“Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program  ini,” tegas Airlangga.

Selain program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri, Kemenperin juga menjalakan program lainnya dalam menyiapkan SDM industri yang kompeten, di antaranya melalui pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI).

Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menyambut baik adanya program pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Kemenperin. “Ini sangat riil. Kami telah melihat, para kepala SMK merasa bahwa inilah link and match yang sebenarnya,” ungkap Hamid.

Dia menyebutkan, saat ini jumlah SMK swasta di Indonesia sebanyak 10.500 sekolah, sedangkan SMK negeri mencapai 3.500 sekolah. “Jadi, tidak ada masalah kalau kita mampu melakukan layanan pendidikan yang terbaik dengan menghasilkan lulusan yang bisa langsung terserap kerja,” imbuhnya.

Hamid berharap, fasilitasi Kemenperin ini dapat mengurangi angka pengangguran semakin kecil.

“Kami menitip pesan kepada Kepala SMK dan Kepala Dinas Pendidikan, agar menata kelembagaan SMK. Kemudian, SMK refocusing ke bidang yang ditekuni sebagai core bisnis-nya, jangan campur aduk. Dan, jurusan yang tidak ada peminatnya lagi, bisa diganti dengan jurusan yang memberikan peluang pekerjaan,” tegasnya.

Sementara itu, Pemprov Jatim memberikan apresiasi kepada Kemenperin, yang telah melaksanakan kembali program pendidikan vokasi industri dengan jumlah yang cukup besar. “Ini akan mendorong perekonomian daerah dan nasional. Pada tahun 2017, PDRB Jatim mencapai Rp2019,19 triliun atau memberi kontribusi 14,86 persen terhadap ekonomi nasional,” tuturnya.

Menurut Wahid, 70 persen kebutuhan pokok di wilayah Indonesia timur dipasok dari Jatim. “Jadi, PDRB kalau ditambah provinsi-provinsi tersebut, sebesar 34,4 persen atau sepertiga lebih nasional dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di Jatim,” tambahnya. Tiga penopang utama untuk aktivitas ekonomi di Jatim, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.