JAKARTA-Posisi harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah hasil panen petani diyakini tidak memberi nilai tambah terhadap kesejahteraan petani. Oleh karena itu HPP sebaiknya dihapus dan dana impor beras untuk kesejahteraan petani.
“Kita himbau pemerintah agr HPP dihapuskan saja. Karena toh buktinya tidak bermanfaat juga kepada petani,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam di Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Menurut Multazam, keberadaan HPP selama ini telah berujung pada ketidakmampuan Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membeli gabah hasil panen petani secara leluasa. Akibatnya, gabah-gabah milik petani itu justeru dikuasai oleh para tengkulak maupun pedagang-pedagan besar. “Toh kita lihat sendiri, serapan Bulog juga rendah kok. Apalagi ketika musim panen sekarang ini, perkiraan saya maksimal hanya 10% dari total panen secara keseluruhan. Sekarang kan mau panen raya ini,” lanjut Multazam.
Ketika Bulog tidak mampu mencukupi kebutuhan persediaannya, jelas Multazam, berakibat dilakukannya impor beras. Sedangkan impor beras itu sendiri justeru menghabiskan uang rakyat. “Dari pada uang untuk impor beras yang sekitar Rp 1 triliun itu, lebih baik anggaran itu dipakai untuk subsidi kepada petani,” ungkapnya.
Tinggal diatur tata caranya, kata Multazam, Tetapi Bulognya diberikan relaxasi agar mampu menyerap gabah petani. “Ya caranya menghapus HPP itu. Dengan begitu pemerintah bisa memberi jaminan atas ketersediaan beras yang merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat kita,” jelas Multazam.
Dengan adanya penghapusan HPP dan relaxasi itu, lanjut anggota F-PKB ini, maka Bulog akan jauh lembih mampu bersaing dengan para tengkulak maupun para pedagang spekulan yang justeru tidak memikirkan rakyat kecil. **aec
