ICRP: Stop Menzholimi Ahok

657
Direktur Eksekutif ICRP Muhammad Monib

JAKARTA-Direktur Eksekutif Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) Muhammad Monib menilai  persidangan perkara pidana penistaan agama yang didakwakan kepada Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merupakan bentuk kriminalisasi yang berujung pembohongan publik.  Karena itu, dia berharap jangan menzholimi Basuki (Ahok) lebih dalam lagi. “Saya tidak percaya Ahok melakukan penistaan agama. Sebagai seorang muslim tentu saya akan marah kalau Ahok menista agama Islam. Karena itu, saya sudah menyampaikan sejumlah argumentasi bahwa Ahok bukan penista Islam. Justru posisi Ahok sangat menguntungkan umat Islam, terutama warga DKI Jakarta,” tegasnya.

Sejak awal, dia melihat persidangan terhadap Ahok sangat janggal karena menyidangkan perkara tanpa bukti hukum yang kuat.

Hebatnya lagi, meskipun janggal, Ahok tetap menjalani proses hukum ini. Hal ini memperlihatkan sikap kenegarawan seorang Ahok. “Pengadilan terhadap Ahok ini justru dibawah tekanan kelompok massa yang intoleran. Ini tidak sehat,” terangnya.

Dia mengaku desakan sejumlah ormas Islam terkait persidangan Ahok ini hanya kepentingan politik jangka pendek dan panjang. “Dalam jangka pendeknya, ini instans untuk kepentingan politik pilkada DKI Jakarta. Dan jangka panjangnya, saya melihat keinginan dari kelompok Islam ini ingin menghidupkan kembali “kotak pandora” piagam Jakarta,” urainya.

Menurut dia, upaya menghidupkan kembali piagam Jakarta ini nampaknya sedang digerakan. Namun langkah ini sebuah kemunduran yang menyedihkan. Karena negara ini tidak akan bisa maju kalau pola pikir seperti ini dikembangkan. “Kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Saya justru heran dengan tokoh-tokoh dan kelompok Islam yang ingin memformilkan tatanan sebagai negara Islam,” ujarnya.

Padahal, tidak ada bukti sama sekali dinegara manapun, makna Islam dan syariat seperti itu yang kemudian berkorelasi dengan kemajuan umat Islam. “Kita lihat saja di seluruh dunia. Riset terbaru menyebutkan, Selandia Baru justru menjadi negara yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, bukalah mata dan jangan pernah berpikir untuk memaksakan penerapan syariat di Indonesia,” pintanya.

Dia menegaskan, dasar negara yang sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. “Founding fathers kita memastikan, negara ini milik bersama, milik semua agama dan milik semua suku,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan konstelasi politik yang yang berkembang saat ini mulai mengkhawatirkan. Hal ini harus menjadi konsen bersama anak bangsa. Untuk itu, anak bangsa harus menjaga kepentingan negara ini agar jangan sampai diruntuhkan oleh kepentingan-kepentingan tokoh atau ormas-ormas yang sangat intoleran, yang sangat keras menginginkan menegakkan apa yang dibayangkannya mengangkat derajat umatnya sama sekali.

“Kalau ada tokoh yang tidak diakui oleh satu kelompok maka marilah kelompok sipil atau media memiliki nalar sehat untuk menjaga bangsa ini,” harapnya

Dia mengatakan bangsa ini akan terpuruk jika pemaksaan kehendak agar Ahok dipenjara terus mencuat. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, harus menjadi perhatian bersama anak bangsa. “Saya sangat paham bahwa presiden tidak boleh intervensi. Tetapi, sebagai pimpinan puncak negara ini, kalau ada upaya pemaksaan seperti ini, demi kepentingan nasional, demi keutuhan bangsa maka rasanya dengan cara yang sangat baik, presiden melakukan untuk mengarahkan. Ini demi kepentingan nasional kita. Kalau tidak seperti itu maka ini  bukan pemimpin bangsa,” harapnya.

Dia menegaskan, demokrasi akan menjadi taruhannya kalau kasus Ahok ini terus dipaksakan. Salah satu ciri demokrasi adalah keadaban warga untuk taat pada hukum. “Kalau ditekan, diintervensi, dimobilisasi dengan cara kekuatan publik seperti ini, rasanya tibalah kecemasan kita akan rontoknya tiang-tiang demokrasi yang sedang kita perjuangkan,” imbuhnya.

Meski upaya politisi agama ini terus dimainkan, dia percaya warga DKI tidak akan terpengaruh.Sejumlah hasil survey menyebutkan masyarakat Jakarta sangat rasional, waras dan jernih melihat upaya kriminalisasi dan pemaksaan kehendak terhadap Ahok. Ini artinya, peluang Ahok menjadi orng nomor 1 di DKI Jakarta terbuka lebar.

“Waktu 1 bulan ini, Ahok harus kerja keras lagi. Karena tekanan untuk tidak menwaraskan nalar publik demikian kuat. Saya melihat, Ahok seorang pejabat publik yang konsisten. Dia sangat gentlemen dan elegan. Untuk itulah, kenapa kami pasang badan yang jumlahnya 190 orang hingga detik ini karena Ahok adalah orang yang bisa dipercaya. Ahok punya integritas,” terangnya.

Senada dengan Monib, Ilmuwan LIPI, Prof. Dr Henny Warsilah berharap agar warga Jakarta jangan terpengaruh oleh isu penistaan agama. Karena apa yang dikerjakannya sebagai pelayan warga Jakarta sudah memenuhi empat sifat,  shidiq, amanah, fathonah, tabligh. “Jadi mana mungkin dia menistakan agama. Jujur saya berani menyatakan bahwa Ahok itu Islam yang tidak syahadatain,” pungkasnya.