JAKARTA-Politik uang kerap mewarnai pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan ongkos politik menjadi sangat tinggi. Hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 3 fase dalam tahapan pilkada yang rawan politik dalam setiap perhelatan akbar lima tahunan itu. “Kalo kita mau bagi, tahapan pemilihan itu ada 3 level yaitu proses pra-pencalonan, proses kandidasi dan saat pemilihan. Ketiga fase inilah syarat terjadinya korupsi, suap atau politik uang,” ujar Kordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Farist saat diskusi yang diadakan Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah dan Pusat Belajar Anti Korupsi Dompet Dhuafa dengan tema “Mahar Politik dan Deparpolisasi” di Aula KH. Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (31/3).
Donal lalu merinci, tahapan pra-pencalonan membutuhkan biaya politik paling mahal. Dana ini biasanya diperuntukkan membayar partai politik sebagai kendaraan untuk maju bersaing pada Pilkada nantinya. “Mahar ke parpol itu adalah realitas dan parpol pasti devensif dan nggak mau mengakui. Beberapa orang kalo ditanya tertutup, dia mengakui. Tapi kalo ditanya di depan publik, pasti bilang nggak ada,” ungkapnya.
Selain itu biaya pra-pencalonan jelasnya, kandidat juga akan mengeluarkan biaya untuk pencitraan. Setiap pasangan calon kepala daerah akan menggunakan jasa survei untuk menaikan popularitas serta elektabilitas pihak pemesannya. “Disitu ada biayanya lagi. Tinggal dibikin survei abal-abal untuk meningkatkan elektabilitas. Bisa di record, survei yang biasa digunakan menjelang pilkada atau pilpres,” ungkapnya.
Donal juga memaparkan potensi politik uang juga akan dilakukan pasangan calon kepala daerah saat fase kandidasi. “Saat kandidasi yaitu biaya operasional. Tim sukses minta uang. Namanya tim sukses kalah-menang tetap butuh duit. Ini juga biayanya besar. Biaya operasional kalo dipecah lagi ada atribut, baju kaos dan yang lain itu masuk operasinal. Spanduk dan banner dan berbagai kamuflasenya itu juga butuh uang,” jelasnya.
Selain biaya yang tinggi untuk kedua tahapan itu, lanjutnya, yang membuat biaya politik tinggi karena besarnya kemungkinan suap kepada pemilih. “Dan tahapan ketiga, pada saat pemilihan. Suap kepada penyelenggara pemilu. Suap kepada KPU, pengawas dan hakim konstitusi. Setidaknya, ada 5 jenjang suap dari pencalonan hingga menuju menang menjadi kepala daerah,” urainya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ongkos politik yang besar ini tidak hanya bagi kandidat yang diusung parpol, tetapi juga calon independen. Untuk maju kepala daerah, calon independen membutuhkan biaya yang tinggi, kendati mereka tidak ada praktek mahar politik sebagaimana calon dari partai politik. “Ruang calon independen, problemnya sama (dengan calon dari partai politik,-red), tapi tidak sebanyak dilakukan partai. Tidak ada mahar sebagaimana dibayarkan pada partai politik,” ungkapnya.
Donal menyebutkan, calon independen tetap menghabiskan biaya tinggi. Sebelum tahapan pencalonan dimulai, calon independen sudah mengeluarkan biaya tinggi karena mereka harus mengumpulkan sejumlah KTP sebagaimana syarat calon perseorangan sebanyak 6,5 sampai 10 persen dari jumlah pemilih. “Cost politik tingggi, ngumpulkan ratusan ribu KTP, tinggi sekali, syukur di DKI Jakarta dibantuin relawan,” jelasnya.
