IGJ: TKDN Tidak Efektif Tanpa Industrialisasi

19
Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi Pemerintah Indonesia membatasi impor dan memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri dalam menghadapi tekanan rupiah tidak cukup. Perlu ada langkah lanjutan untuk membangun Agenda Industrialisasi nasional untuk substitusi impor secara konsisten.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menyatakan strategi jangka pendek yang diambil oleh Pemerintah untuk merespon rupiah hari ini tidak boleh hanya berhenti disitu. Itu saja tidak cukup untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dan harus dilanjutkan dengan strategi yang lebih jangka panjang. Untuk menjawab tantangan ekonomi global hari ini, penguatan daya saing melalui industrialisasi memang menjadi jawabannya.

“Kami menilai kebijakan strategi daya saing melalui hilirisasi industri yang diambil oleh Kabinet Kerja Presiden Jokowi belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Ini terbukti dengan laju pertumbuhan sektor industry pengolahan dan pertanian masih rendah, yakni sebesar 4,27% dan 3,81% pada tahun 2017, jelas Rachmi.

Berdasarkan catatan IGJ, paling tidak, rendahnya daya saing Indonesia disebabkan oleh tiga hal, pertama, ekspor Indonesia masih dengan strategi mengandalkan ekspor bahan mentah yang tidak memberikan nilai tambah; kedua, Produk unggulan kompetitif Indonesia yang lebih didominasi oleh produk rendah teknologi; dan ketiga, Trade Creation pada liberalisasi perdagangan menciptakan ketergantungan yang tinggi pada produk impor.

Menurut Rachmi, Indonesia harus belajar dari Korea dalam membangun Industrialisasi. Kuncinya adalah pada produk manufaktur yang berbasis berteknologi menengah dan tinggi. Transformasi korea dari industri berteknologi sederhana/rendah (tekstil dan pakaian jadi) menuju industri berteknologi tinggi (mesin dan alat transportasi) membutuhkan keberadaan industri berteknologi menengah.

Hingga saat ini impor bahan baku penolong masih mendominasi. Data BPS 2018 menunjukan disepanjang 2017 kontribusi impor bahan baku penolong sebesar 74,56%, yang dibandingkan 2016 terjadi peningkatan sebesar 16,56%. Walaupun dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2013 kontribusi impor disektor ini terjadi penurunan, namun impor bahan baku penolong tetap mendominasi, dan sangat jauh dibandingkan impor di sektor lainnya.

“Untuk mendorong adanya substitusi impor, maka hilirisasi adalah keniscayaan bagi Indonesia. Bahkan penggunaan dalam negeri melalui kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak akan efektif jika industrialisasi tidak berjalan. Sehingga perlu adanya monitoring ketat terhadap pelaksanaan TKDN yang memang betul-betul bersumber dari produksi dalam negeri,” tegas Rachmi.