IMF: Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Sudah Tepat

Tuesday 15 Mar 2016, 9 : 25 pm
by
photo dok reuters

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil asesmen Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap Indonesia yang dimuat dalam laporan hasil asesmen konsultasi artikel IV (Article IV Consultation). “Selama beberapa tahun terakhir, penguatan kerangka kebijakan yang signifikan di Indonesia telah meningkatkan ketahanan ekonomi makro. Hal ini ditunjukkan oleh manajemen moneter yang baik dan kebijakan fiskal yang hati-hati dan bijaksana,” demikian dinyatakan para direktur eksekutif IMF, dalam sidang yang membahas hasil asesmen IMF atas ekonomi Indonesia tahun 2015 seperti dikutip oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (15/3).

Para direktur eksekutif memuji pihak otoritas atas manajemen ekonomi makro yang sehat dan komitmen reformasi, yang telah memungkinkan perekonomian Indonesia bertahan menghadapi penurunan harga-harga komoditas maupun lingkungan eksternal yang penuh tantangan.

Strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah Indonesia dianggap sudah tepat, dan para direktur eksekutif memuji reformasi subsidi energi yang signifikan pada tahun 2015.

Lebih lanjut, kebijakan moneter yang ketat pada tahun 2015 telah membantu mengendalikan inflasi. Meskipun pelonggaran yang baru-baru ini dilakukan merupakan langkah yang tepat, mereka setuju bahwa hal tersebut harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan, mempertahankan inflasi tetap dalam kisaran target, serta mendukung penyesuaian eksternal.

Para direktur eksekutif juga mendukung keberlanjutan fleksibilitas nilai tukar dan imbal hasil obligasi yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Mereka menyambut baik upaya-upaya untuk memperdalam pasar uang guna meningkatkan manajemen likuiditas, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan membantu mengelola keuangan eksternal yang fluktuatif. “Pihak berwenang secara tepat memungkinkan nilai tukar untuk bergerak sesuai dengan kekuatan pasar, dengan melakukan intervensi-intervensi yang bijaksana terhadap mata uang asing untuk memastikan pasar berfungsi secara tepat,” demikian pernyataan IMF.

Article IV Consultation IMF merupakan bagian dari aktivitas monitoring (surveillance) IMF yang dilakukan satu kali dalam setiap tahun terhadap setiap negara anggota. Asesmen dilakukan terhadap kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar, risiko kerentanan yang muncul dari volatilitas aliran modal, serta isu kelembagaan dan struktural di Indonesia.

Article IV consultation tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 3-17 Desember 2015, dipimpin oleh Luis E. Breuer. Hasil asesmen ini dibahas di dalam pertemuan Dewan Direktur IMF, yang mewakili seluruh anggota IMF, di Washington DC pada bulan Februari 2016.

Dalam siaran pers IMF, para direktur eksekutif mengakui bahwa sistem keuangan Indonesia sehat, tetapi menyerukan adanya pengawasan yang ketat terhadap hal-hal yang dianggap masih rentan. Mereka meminta agar pengundangan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dilakukan dengan cepat dan efisien untuk memperjelas kerangka bantuan likuiditas darurat maupun resolusi bank dan menyelaraskan mandat dari lembaga-lembaga sektor keuangan dengan struktur yang baru. Para direktur eksekutif mendorong keefektifan penerapan kerangka pemantauan risiko di sektor korporasi untuk mengatasi kerentanan yang berasal dari tekanan mata uang asing dan risiko-risiko pembiayaan.

Para direktur eksekutif menyambut baik arah baru dalam reformasi struktural maupun liberalisasi investasi dan menyerukan agar dilakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk memperkuat lapangan kerja, melakukan diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan potensi pertumbuhan. Meskipun terdapat prospek yang positif, risiko-risiko masih tetap ada, an pihak berwenang diharapkan untuk terus menerapkan berbagai kebijakan yang dilandasi sikap berhati-hati untuk menjaga ketahanan. “Perlunya untuk terus mendorong berbagai reformasi untuk membenahi iklim usaha, menyederhanakan peraturan, meningkatkan perdagangan internasional dan integrasi investasi, memperdalam pasar keuangan, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja,” demikian ditekankan kembali oleh para direktur eksekutif IMF.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kapolda Papua Harus Bertanggungjawab Atas Insiden Berdarah di Timika

JAKARTA-Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw harus bertanggung jawab atas

SLJ Global Gelar Private Placement Senilai Rp199,50 Miliar

JAKARTA-PT SLJ Global Tbk (SULI) akan melakukan aksi korporasi melalui