JAKARTA-Masyarakat menilai langkah revisi terhadap visi misi Prabowo-Sandi dinilai ada yang janggal. Karena itu, KPU menolaknya langkah tersebut. Apalagi setelah diteliti ternyata visi-misi itu ada yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sehingga perlu mengajukan revisi visi misi baru.
“Visi misi Prabowo-Sandi itu terpaksa direvisi. Karena ternyata program aksi nomor 30 harus dikoreksi. Isinya makin blunder, kacau balau dan bertentangan dengan UUD NRI 1945,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Inas Nasrullah Zuber di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Ketua Hanura itu menyorot program tata kelola migas dan pertambangan dari visi misi baru Prabowo-Sandi. Poin yang menjadi sorotan adalah: ‘Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional, sesuai amanat konstitusi terutama Pasal 33 UUD 1945’, dan ‘Mendirikan kilang minyak baru, pabrik etanol serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau swasta’.
Padahal lanjut Ketua Fraksi DPR Hanura itu, jaringan transmisi dan distribusi gas merupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Karena bukan saja digunakan untuk menyalurkan gas ke industri, melainkan juga untuk menyalurkan gas bagi pelanggan rumah tangga.
Lalu, relevansinya program itu dengan pasal 33 UUD ’45, tepatnya ayat 2.
Kata Inas, bahwa program Prabowo-Sandi itu bertentangan dengan UUD ’45.
“Artinya, dalam revisi visi misi Prabowo Sandi ternyata terdapat program aksi yang bertentangan dengan UUD 45. Bahkan dalam RUU Migas yang masih digodok di DPR-pun mengenai jaringan transmisi dan distribusi ini tidak lagi dikelola oleh BUMN dan Swasta, melainkan seluruhnya dikelola oleh BUMN,” jelas Inas.
Karena itu, wajar jika kemudian tim BPN Prabowo – Sandi mengajukan revisi visi misi-nya, meski kemudian ditolak oleh KPU.
“Jadi, karena bertentangan dengan konstitusi itulah sehingga mengajukan revisi. Ini fatal,” pungkasnya. ***
