JAKARTA-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menegaskan perilaku bisnis PT Freeport memang kurang baik di dunia.
Karena itu tak heran ketika ada masalah sahamnya sering anjlok.
“Freeport punya banyak perusahaan di sejumlah negara, namun yang terbesar ada di Indonesia. Citra perusahaan ini sudah terlanjur buruk,” katanya dalam diskusi “Freeportgate, Siapa Yang Harus Dikrepret? DPR atau Menteri Yang Membut Kegaduhan Hitam” di Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Ditambah lagi transkripnya beredar luas dan tidak terkontrol, maka sangat berpengaruh bagi saham Freeport di dunia.
Enny mengingatkan PT Freeport harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Karena itu prasyarat investasi pertambangan harus dipenuhi, termasuk harus membangun smelter.
“Oleh karena itu kalau menolak harus keluar dari negara ini,” ujarnya.
Terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Ketua DPR Setya Novanto yang melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said, kata Enny, semua harus diproses sesuai mekanisme hukum.
“Jangan hanya hiruk-pikuk politik di media, karena hal itu justru merugikan NKRI dan rakyat. Jangan sampai dengan hiruk-pikuk itu, justru Freeport mengambil keuntungan,” katanya.
Namun begitu Enny mempertanyakan jangan-jangan kasus ini by design.
Menurut Enny, pemerintah harus sadar bahwa 2016 ini memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Pastilah ada kepentingan Amerika Serikat, China dan lain-lain, di mana mereka sudah mengatur strategi pasar untuk memenangkan pertarungan, tapi kita masih ribut,” jelasnya.
Lebih jauh Enny mengaku bingung dengan kasus ini.
“Lalu, mau dibawa ke mana NKRI ini? Maka Indonesia perlu bersatu untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat khususnya Papua,” tambahnya. **aec
