Independensi Hakim

Independensi Hakim

65
0
BERBAGI
Edi Danggur SH, MM, MH

Oleh: Edi Danggur SH, MM, MH

Perkara-perkara beraroma politik selalu menjadi perhatian publik. Nalar publik biasanya mempersoalkan seberapa independennya hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara beraroma politik tersebut.

Terutama perkara Ahok yang saat ini sedang disidangkan di PN Jakarta Utara. Sangat kental aroma politik dan tekanan massa berlabel Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid itu.

Ahok dan masyarakat pencari keadilan tentu berhak mempersoalkan seberapa independennya hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Sangat beralasan jika publik mempersoalkan independensi hakim ini. Sebab peradilan yang independen merupakan hak konstitusional dan hak universal.

Apa yang dimaksudkan dengan peradilan yang independen? Mengapa peradilan yang independen itu merupakan hak konstitusional dan hak universal?

Peradilan Yang Independen

Konstitusi kita telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [Vide Pasal 24  ayat (1) UUD 1945].

Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh MA dan peradilan di bawahnya serta oleh MK [Vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Itu artinya puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK.

Bebas atau independen dari siapa? Bebas dari kekuasaan intra maupun ekstra yudisial. Intra yudisial berarti hakim yang sedang memeriksa dan memutuskan suatu perkara tidak boleh dapat dipengaruhi oleh hakim-hakim lainnya maupun oleh hakim-hakim di atasnya. Sedangkan ekstra yudisial berarti hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Independensi hakim diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan: setiap orang tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan, … serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Bahkan demi objektivitas peradilan, UU Kekuasaan Kehakiman mengatur mekanisme hak ingkar dan hak mengundurkan diri bagi seorang hakim atau pejabat pengadilan lainnya dari pemeriksaan atas suatu perkara, manakala hakim mempunyai konflik kepentingan dalam perkara tersebut.

Hak ingkar adalah hak pihak-pihak berperkara jika terbukti hakim mempunyai kepentingan dalam suatu perkara, baik langsung maupun tidak langsung. Bisa juga karena istri hakim atau keluarganya yang sedarah atau keluarga semenda, dalam keturunan yang lurus tanpa pengecualian dan dalam keturunan ke samping sampai derajat ke empat.

Demikian pula, berdasarkan alasan-alasan yang sama, hakim yang sejak semula patut mengetahui adanya konflik kepentingan (conflict of interest), wajib mengudurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. Ada nalar universal: “nemo judex idoneus in propria causa”. Secara harafiah berarti tidaklah mungkin ada hakim yang baik, yang benar-benar objektif, dalam suatu perkara dimana hakim itu mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara tersebut.

Hak Universal

Sebagai hak universal, hak atas peradilan yang independen telah diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil”.

Lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No.12 Tahun 2005: “Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum”.

Independensi peradilan diajarkan juga dalam kitab-kitab suci berbagai agama atau setidak-tidaknya prinsip peradilan yang independen merupakan ciri khas untuk peradilan yang berlaku di internal agama-agama tersebut.

Dalam agama Islam, status bebas merdekanya peradilan bukan berarti hakim boleh memberikan keputusan sesuka hatinya. Tetapi hakim harus benar-benar berkiblat hanya pada kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun suara moral dari dalam hatinurani hakim sendiri.

Itu artinya hakim harus mempertanggungjawabkan ketaqwaannya kepada Tuhan dengan mempertimbangkan semua keputusannya pada hatinuraninya yang layak didengarkan. QS Al-Maidah (5):8 mengatakan: “Hai orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kalian bertindak tidak adil. Bertindak adil menjadikan kamu lebih dekat kepada taqwa. Sebab Allah tahu apa yang kamu perbuat”.

Rasulullah SAW, seperti diriwayatkan oleh Siti Aisah r.a. juga mengatakan: “Tinggalkan hudud sebisa mungkin. Jika kalian menemukan alibi, lepaskan. Sesungguhnya seorang hakim yang salah dalam memaafkan, lebih baik daripada salah dalam menghukum (Sunan ad-Daruquthni).

Untuk menghindari kemungkinan dihukumnya orang yang tidak bersalah, Khalifah Umar bin Khattab mengambil kebijaksanaan berikut: “Sungguh, menanggalkan hudud karena keraguan jauh lebih saya suka ketimbang menerapkannya dengan keraguan” (HR Ibnu Abi Syaibah).

Dalam tradisi Katolik, Santo Agustinus pun menyampaikan visinya tentang keadilan. Menurutnya, hatinurani manusia terpanggil untuk menegakkan hukum yang adil. Ada dua prasyarat hukum yang adi:

Pertama, hukum itu adil jika dapat menjamin hubungan objektif antara subjektif sesuatu yang secara kodrati menjad haknya, yaitu hak yang menyatu dalam kodrat manusia sebagai pribadi.

Kedua, hukum juga disebut adil jika efektif menjamin atau melindungi hak-hak subjek yang diaturnya, baik dalam hukum positif maupun berdasarkan perjanjian antar pribadi warganegara.

Di sini Santo Agustinus hendak menekankan relasi antara hukum dan keadilan. Tak ada hukum tanpa keadilan, sebaliknya tidak ada keadilan tanpa hukum. Jadi, hukum yang tidak adil sama sekali bukanlah hukum. Sebab tujuan akhir hukum adalah keadilan.

Begitu pula Paus Gregorius VII. Ia rela meninggalkan kota Roma tahun 1084 karena berbeda pendapat dengan Kaisar Romawi Hendrikus IV dalam memandang hukum dan keadilan. Paus Gregorius VII pun mengeluarkan maklumat yang berbunyi:

“Pantang bagiku untuk melecehkan hukum. Karena aku tahu hukum, maka wajib bagiku untuk menjalankan dan menghormati hukum. Lebih baik bagiku untuk menanggung ketidakadilan daripada aku yang justru melakukan ketidakadilan”.

Maka kalau seorang hakim sedang dalam keraguan, benar atau salahnya di terdakwa, ia tidak boleh memutuskan perkara itu dalam keadaan ragu. Sebab hal tersebut akan menyebabkan terdakwa menjadi korban ketidakadilan. Sebaliknya, dalam keraguan, hakim justru memutuskan yang menguntungkan terdakwa termasuk untuk membebaskannya dari tuntutan hukum (in dubio pro reo).

Dalam perkara ini hakim sudah memeriksa semua para pelapor, saksi, ahli dan terdakwa. Tentu hakim sudah mempunyai penilaian yang objektif terhadap semua keterangan mereka dalam persidangan. Nalar publik pun sudah ikut menilai putusan seperti yang benar-benar adil dan objektif.

 

Butuh Keberanian

Putusan yang adil dan objektif hanya akan tercapai jika hakim punya keberanian untuk melepaskan diri tekanan massa. Sadar bahwa keadilan tidak boleh dihitung dari jumlah. Asal tidak hakim membebaskan diri dari tekanan dari pihak internal dan eksternal maka hakim pasti berani memutuskan secara adil dan objektif termasuk membebaskan Ahok dari segala tuntutan hukum.

Visi mulia yang mau ia sampaikan kepada hakim selaku penegak hukum adalah tegakkanlah keadilan, sekalipun hakim harus mengorbankan nyawa demi menegakkan hukum. Hanya dengan sikap independen, hakim dapat menegakkan keadilan demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan.

 

Penulis adalah Seorang Advokat dan Dosen di Jakarta