Indonesia Dalam Situasi Perang Generasi Keempat

Indonesia Dalam Situasi Perang Generasi Keempat

350
0
BERBAGI
Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnari (Ketua Yayasan Jati Diri Bangsa), Esti Sri Rejeki (Wakil Sekjen Granita), Dian Wisdianawati (Ketua Umum Granita), Rani Kurniati (Humas Granita), dan AM Putut Prabantoro (Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada – Semangat Satu Bangsa), Jakarta, Kamis (25/2).

JAKARTA-Indonesia saat ini berada dalam situasi perang Generasi Keempat (G-IV). Dalam perang ini, senjata yang digunakan bukanlah kecanggihan peralatan militer (hardpower) tetapi senjata non militer (softpower) yang antara lain meliputi penghancuran budaya, ekonomi, perusakan moral generasi masa depan bangsa.

Selain berbiaya murah dibanding pengerahan senjata militer (hardpower), perang  G-IV, yang biasanya disebut dengan istilah proxy war, tidak bertujuan jangka pendek tetapi berakibat fatal untuk jangka panjang di saat suatu bangsa sudah begitu terlambat menyadarinya. “Gaya hidup Lesbian – Gay – Bisex dan Transgender (LGBT) adalah salah satu senjata (softpower) yang digunakan oleh negara adikuasa (hegemony countries) yang bersifat kolonialisme dan imperialisme untuk menghancurkan nilai budaya, ketahanana ekonomi dan karakter bangsa,” ujar mantan Wakasad dan sekaligus Ketua Yayasan Jati Diri Bangsa, Letjen TNI (P) Kiki Syahnakri, dalam pertemuannya dengan Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro dan Gerakan Wanita Nusantara (Granita), di Jakarta, Kamis (25/2).

Pengurus Pusat Granita yang hadir terdiri, Dian Wisdianawati (Ketua Umum), Esti Sri Rejeki (Wakil Sekjen) dan Rani Kurniati (Humas).

Disebut sebagai G-IV, karena perang ini tidak lagi mengandalkan kekuatan militer tetapi terlebih menggunakan kekuatan budaya dan ekonomi. Perang Generasi I (G-I) adalah perang tradisional dengan menyepakati hari perang dan perang Bharatayudha, sebagai contoh, adalah jenis perang G-I. Perang Generasi II (G-II), adalah jenis perang kota dan Perang Generasi III (G-III) adalah perang dalam skala modern dengan menggunakan pengerahan senjata militer secara penuh seperti halnya Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua. “Perang G-IV tidak lagi mengandalkan senjata militer yang berbiaya mahal untuk pengerahannya. Perang ini lebih halus dan tak terlihat. Namun dalam jangka panjang, suatu negara akan dicaplok oleh negara lain melalui penguasaan ekonomi ataupun budayanya. Dan, Indonesia tanpa disadari oleh bangsanya pada saat ini telah memasuki G-IV,” ujar Kiki.

Menurutnya, LGBT merupakan salah satu senjata yang digunakan negara adikuasa untuk menguasai negara lain dengan menghancurkan budaya asli dan menggantikan dengan budaya yang dapat menghancurkan negara tersebut dari dalam. Memang lebih memakan waktu, Kiki mengurai lebih lanjut, tetapi sifatnya tidak menghancurkan secara fisik tetapi menghancurkan secara mental dan moral. “Perang G-IV ini dimulai pada tahun awal tahun 2000-an, ketika bangsa Indonesia membiarkan dirinya diatur oleh konsultan asing dalam penyusunan undang-undang, termasuk amandemen UUD 1945. Indonesia menjadi incaran dan destinasi perang G-IV, karena posisinya yang strategis, besar dan kaya akan sumberdaya alam.  Indonesia saat ini sudah dikelilingi oleh negara-negara hegemoni baik secara militer ataupun ekonomi. Papua yang saat ini menjadi target jika tidak diantisipasi dengan bijaksana di masa depan akan menjadi the missing continent,” ujar Kiki.

Sementara itu, Putut Prabantoro menjelaskan, bangsa Indonesia harus berani menyudahi konflik internal bangsa yang berlatarbelakang kepentingan ekomini, politik, kelompok ataupun suku. Kelemahan di Indonesia adalah, konflik kepentingan itu menjadi besar ketika dipolitisir menjadi konflik antar agama. Konflik horizontal itu secara tidak sadar akan melemahkan persatuan bangsa yang seharusnya dijaga oleh semua rakyat Indonesia.

Semangat “Demi Indonesia Satu Tak Terbagi”, demikian Putut menjelaskan lebih lanjut, harusnya menjadi landasan berpijak bangsa Indonesia dalam mengantisipasi semua perang tak terlihat yang antara lain mengatasnamakan, hak asasi manusia (HAM), demokrasi, kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berekspresi.

Dian Wisdianawati menjelaskan, pertemuan itu dimaksudkan untuk melakukan kerjasama organisasi antara Yayasan Jati Diri Bangsa, Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) dan Granita. Kerjasama itu antara lain juga untuk menyamakan visi dan misi dalam membangun karakter bangsa. Visi dan misi Granita adalah mendorong kaum perempuan sesuai dengan kodratnya untuk ikut serta dalam pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan ke berbagai kegiatan termasuk yang sederhana sekalipun. “Ini bukan masalah gender atau emansipasi. Granita lebih fokus pada kehidupan perempuan Indonesia dalam kodratnya dan ikut serta dalam membangun generasi masa depan bangsa Indonesia. Sehingga anggota Granita berasal dari berbagai profesi dan berdasar profesi masing-masing mereka mengabdi bangsa dan negara,” ujar Dian.