Indonesia Terus Dibayangi Defisit Neraca Perdagangan

17

JAKARTA-Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi memperkirakan ada 2 faktor yang menjadikan Indonesia terus dibayangi defisit neraca perdagangan yang diprediksi akan semakin parah dari tahun ke tahun.

Pertama, nilai impor yang meningkat signifikan dan Kedua, ekspor yang bernilai tambah rendah berbasis komoditas extractive, mentah, dan setengah jadi. “Kita punya masalah mendasar, yaitu daya saing industry,” jelasnya.

Agresifitas FTA yang dilakukan oleh pemerintah sedianya harus diiringi dengan tiga hal penting.

Pertama, peningkatan kapasitas produksi domestik, terutama yang berbasiskan manufaktur. Kedua, pertimbangan daya saing komoditas di pasar global. Dan ketiga, skema antisipatif untuk mengelola ekspansi impor ke pasar domestik.

“Tanpa itu semua, maka agresifitas FTA hanya akan menjadi kuburan bagi Indonesia,” tegas Hafidz.

Lebih lanjut Hafidz menjelaskan, dengan mengacu pada Revealed Comparative Advantage (RCA), daya saing komoditas Indonesia di pasar utama dunia masih berada kurang dari 1 atau berada di bawah rata-rata global.

Padahal untuk menjadi pemain pasar yang kompetitif setidaknya nilai RCA harus lebih dari 1 dan semakin tinggi nilainya akan semakin baik.

Dari daftar 19 komoditas Indonesia yang memiliki nilai RCA diatas rata-rata dunia (>1) hanya 4 komoditas yaitu Minyak Kelapa Sawit yang pada 2012 di angka 4.39 turun menjadi 3.97 di 2016, Alas kaki naik dari 1.50 menjadi 1.72, Kopi, teh dan rempah yang turun dari 1.49 menjadi 1.32 dan timah 5.66 menjadi 6.66.

Sedangkan komoditas lainnya jauh dibawah 1 (<1) yang artinya sulit untuk berusaha melakukan ekspansi pasar secara signifikan. Bahkan beberapa mengalami kecenderungan menurun diantaranya BBM, Produk Kimia, Pakaian Jadi, Furniture, Besi dan Bahan Baku Logam, Gandum Olahan dan Besi Baja. “Dengan melihat nilai RCA Indonesia di negara tujuan ekspor menunjukan bahwa mayoritas nilai RCA Indonesia masih berada di bawah angka 1 (<1) artinya pangsa pasar Indonesia masih berada di bawah rata-rata pangsa pasar global," terangnya. Karena itu, upaya pemerintah menggenjot ekspor ke pasar non tradisional seperti zona Afrika, Asia Tengah dan Amerika Latin, masih dipertanyakan keberhasilannya tanpa adanya perbaikan struktural dalam kebijakan perdagangan Indonesia. "Khususnya terkait dengan diversivikasi komoditas dagang diluar barang mentah, setengah jadi, dan barang ekstraktif,” imbuhnya. Karena itu, agresifitas FTA yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu dibarengi dengan kajian dampak yang comprehensive untuk menghitung potensi yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. “Patut sekiranya para pihak baik dari unsur eksekutif (saat melakukan perundingan) maupun legislatif (saat melakukan ratifikasi) mengkaji ulang apakah rencana pembukaan pasar bebas melalui FTA, PTA, CEPA dan lain sebagainya dengan berbagai negara baik secara bilateral maupun multilateral melalui ASEAN telah benar-benar memberikan manfaat pada Indonesia serta teridentifikasi secara pasti mitigas resiko terhadap hasil perjanjian tersebut dalam tiga ranah; ruang moneter (terkurasnya cadangan devisa hingga jatuhnya nilai kurs), fiskal (terganggunya penerimaan pajak), hingga trade off terhadap peluang industrialisasi yang menjadikan proses deindustrialisasi berjalan semakin massif,” pungkasnya.