Indonesia-Ukraina Tandatangani 4 Perjanjian Kerjasama

78
Presiden Jokowi dan Presiden Petro Poroshenko menyampaikan keterang pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta (5/8)

JAKARTA-Pemerintah Indonesia dan Ukraina sepakat mempererat kerjasama penguatan di bidang perdagangan dan investasi  dengan ditandai penandatanganan empat nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo  usai pertemuan bilateral, dengan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko di Istana Merdeka, Jakarta (5/8).

Presiden mengatakan Ukraina merupakan mitra dagang Indonesia kedua terbesar di wilayah Eropa Timur dan Tengah. “Indonesia mengharapkan terciptanya stabilitas politik dan ekonomi di Ukraina,” ujarnya.

Presiden ke-7 RI menjelaskan  kedua negara telah menjajaki beberapa penguatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi.

Selain itu, rencana kerjasama juga mengenai akses pasar bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO (minyak sawit mentah), minyak kelapa, dan kertas; serta perluasan distribusi produk farmasi dan alat kesehatan dari Indonesia ke Ukraina. “Kemungkinan kerja sama antara Indonesia dan ukraina di bidang pembuatan turbin untuk power plan, dan juga yang berkaitan dengan investasi di bidang pengolahan cocoa powder di Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi.

Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan itu terkait isu internasional dan penandatangan empat perjanjian di berbagai bidang. “Kami juga bertukar pikiran mengenai sejumlah isu strategis di tingkat internasional dan kita menyambut baik penandatangan empat perjanjian di bidang pertanian, bebas visa, perlatihan diplomatik, dan di bidang pertahanan,” ujar Presiden.

Saat keterangan pers bersama itu, Kepala Negara juga menyampaikan penghormatan atas kunjungan Presiden Petro Poroshenko beserta seluruh delegasi setelah kunjungan Presiden Ukraina yang terakhir 20 tahun lalu.  “Pertemuan saya dengan Presiden Poroshenko berlangsung sangat produktif dan Indonesia tidak pernah lupa akan jasa Ukraina karena delegasi Ukraina lah yang pertama telah mengajukan Indonesian Question di PBB pada tahun 1946,” tutur Presiden Jokowi.