Industi Ekonomi Digital Perlu Dilindungi Regulatory Sand Box

9
retorikakampus.com

JAKARTA-Pemerintah diminta menerbitkan Regulatory sand box demi mendorong pengembangan ekonomi digital yang sedang tumbuh. Perusahaan rintisan berbasis teknologi IT sangat membutuhkan kehadiran negara. 

“Start up yang mencari pengabaian atau dispensasi peraturan harus mengajukan aplikasi untuk penunjukan khusus,” kata Pengamat Teknologi Transportasi Harun Al Rasyid kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Guru besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB menjelaskan Regulatory sand box adalah sistem yang menawarkan pengabaian peraturan dan standar industri yang berlaku selama masa tertentu.

“Hal ini untuk menguji inovasi produk, layanan, dan model bisnis baru sebelum diterima pasar,” tambahnya.

Jika disetujui, kata Founder National Center for Sustainable Transport Technology, biasanya sand box berlaku selama dua tahun. Namun begitu, ada kemungkinan bisa perpanjangan satu kali.

“Dengan demikian dunia usaha dapat menguji teknologi dan layanan baru di pasar nyata dan sekaligus menyesuaikan strategi bila diperlukan,” terangnya.

Sementara pemerintah sambil menunggu hasil uji dapat bersiap-siap mengharmonisasi dan menyesuaikan peraturan-peraturan terkait sesuai data riil di pasar.

Menurut Harun, yang lebih urgent alias mendesak saat ini dengan adanya Regulatory sand box bagi komunitas inovasi, terutama kampus dan industri. Karena komunitas ini lepas dari model-model Triple Hellix (ABG) yang tengah berjalan, sehingga perlu ada upaya untuk mendorong pemerintah terkait create iklim dan support sand boxing (loosing).

“Yakni regulasi untuk fintech dan industri khususnya terkait standard dan sertifikasi. Langkah ini untuk uji coba dan untuk upgrade. Jadi perlu ada Tim atau Komisi Khusus yang fokus untuk dorong (mlototin) upaya ini,” pungkasnya. ***