MAKASSAR–Pemerintah harus tetap komit mendukung pengembangan industri galangan kapal dalam negeri, baik milik BUMN maupun swasta. Alasanya industri galangan kapan perlu mendapat load agar kegiatan membuat kapal di tanah air terus berkesinambungan. Hal itu sesuai cita cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa tercapai. “Artinya, kepastian pemesanan kapal dari pemerintah sangat dibutuhkan bagi seluruh galangan kapal. Sebab untuk mencapai program poros maritim dunia, kita harus mempunyai banyak kapal sebagai sarana infrastruktur yang berberperan sebagai jembatan berjalan,” kata Komisaris Utama PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Soerjono saat perayaan hari jadi PT IKI ke 40 di Makassar dalam siaran persnya, Makassar, Senin (31/10/2017).
Menurutnya, Program Nawacita yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sangat tepat. Karena itu rogram tol laut harus mendapat dukung kuat. Di sinilah peran PT IKI, sebagai institusi pembuat fasilitas infrastruktur menjadi jembatan berjalan yang menghubungkan antar pulau. Sebab tidak mungkin membangun jembatan konvensional dari pulau ke yang jaraknya cukup jauh. “Peran sentral PT IKI sangat dibutuhkan. Namun hal ini tidak gampang, dikala situasi global yang tidak begitu bagus ini, apalagi posisi indonesia yang sampai saat ini 70 persen adalah wilayah laut itu merupakan tantangan yang harus segera dipenuhi,” ungkap alumnus ITS..
Lebih jauh Soerjono memberikan apresiasi kepada pemerintah, karena dengan bantuan pemerintah akhirnya PT IKI bisa membangun fasilitasnya dengan bagus yang nantinya akan meningkatkan kapasitas produksi kapal. “Ini akan sejalan dengan program tol laut yang kemungkinan kedepannya akan lebih banyak berperan di wilayah Indonesia timur,” ucapnya lagi.
Namun demikian, lanjut Soerjono, PT IKI berharap bahwa pemerintah tetap mendukung galangan kapal BUMN atau swasta untuk diberikan load supaya konsistensi dalam kegiatan kapal terus berjalan. “Karena ini sesuai cita cita sebagai poros maritim dunia agar bisa tercapai,” paparnya aat perayaan ulang tahun PT IKI juga merilis kapal kontainer pesanan Kementerian Perhubungan KM Kendhaga Nusantara 11 dengan nilai kontrak pembangunan kapal tersebut mencapai Rp113,34 miliar.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto mengatakan KM Kendhaga Nusantara 11 merupakan kapal kontainer kedua yang digarap perseroan. Kapal pertama pertama sudah dirilis pada Agustus 2017 lalu. Dua kapal ini bakal digunakan untuk layanan angkutan Tol Laut.
“Progres pekerjaan KM Kendhaga Nusantara 11 saat diluncurkan mencapai 70%. Kapal itu memiliki panjang 74,05 meter dan lebar 17,20 meter dan tinggi geladak 4,9 meter. Dia mengimbuhkan, ke depan perseroan siap menerima pesanan pembuatan dan reparasi kapal dari berbagai pihak, terlebih untuk melaksanakan program Tol Laut,” ungkapnya.
Menurut Edy PT IKI akan terus menambah fasilitas utama yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang dimiliki serta menjawab tantang persaingan ke depan. Selain merilis kapal kontainer, IKI juga melakukan pembangunan fasilitas utama slipway kapasitas 2 x 6.500 DWT. Fasilitas ini bakal berfungsi pada 2018 untuk reparasi kapal.
Sekedar informasi, Kementerian Perhubungan sejak 2015 telah memesan 15 kapal kontainer untuk angkutan Tol Laut. Plt Dirjen Perhubungan Laut, Bay M. Hasani mengatakan pembelian kapal kontainer merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut.”Ini untuk mendukung program Tol Laut dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat,”ujar Bay.
Bay mengatakan keterhubungan antara pulau dalam upaya meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan daerah di pulau-pulau terpencil menjadi perhatian khusus pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kapal dan fasilitas pelabuhan lainnya yang memadai. Tambahan kapal kontainer menurut Bay diharapkan membuat perdagangan antarpulau terpacu sehingga bisa menjaga ketersediaan barang di daerah. Hal itu dinilai sangat penting untuk menjamin stabilitas harga barang di daerah sehingga mengurangi disparitas harga yang selama ini terjadi, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
“Jika program pembangunan kapal kontainer ini berjalan sesuai harapan, dan pada rute-rute tertentu tingkat keterisian kontainer diatas rata-rata, maka secara perlahan subsidi yang diberikan akan dikurangi, sampai kapal yang beroperasi di rute tersebut untung,” tutup Bay.
