JAKARTA-Industri dalam negeri masih minim menyerap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Padahal hal ini bisa meningkatkan produk dalam negeri agar bisa menghadang laju produk impor. “Sektor industri belum memahami arti penting capaian TKDN. Sehingga, belum bergerak untuk mengetahui capaian TKDN nya,” kata Direktur Jenderal Industri Basis Manufaktur (BIM) Kementerian Peridustrian Panggah Susanto dalam Forum Koordinasi Kelompok Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), di Jakarta,Selasa,(19/3).
Panggah mengakui sektor industri belum maksimal dalam penggunaan TKDN. Kemenperin pada 2012, telah memfasilitasi verifikasi TKDN sebanyak 1029 produk dan pada tahun ini dianggarkan fasilitasi verifikasi untuk 1000 produk. “Angka ini masih sangat kecil dibanding dengan jumlah produk yang seharusnya perlu diverifikasi,” tambahnya.
Menurut Sekretaris Tim Nasional P3DN itu, dari sektor basis industri manufaktur sampai dengan 2012 hanya terdapat 1268 capaian TKDN produk sertifikat yang masih berlaku. Dengan nilai rata-rata capaian dari sertifikat tersebut adalah sebesar 48,56%. Jumlah sertifikat terbanyak adalah dari sektor barang logam yaitu sebanyaj 604 sertifikat dengan capaian rata-rata TKDN sebesar 50,68%.
Lebih jauh kata Panggah, banyaknya jumlah sertifikat dan tingginya capaian TKDN barang logam tersebut didorong olah kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menggunakan produk kegiatan penunjang migas buatan dalam negeri untuk setiap konstruksi pembangunan infrastruktur migas.
Data terakhir pada 2010, lanjutnya, Kementerian ESDM telah merealisasikan nilai pengadaan dalam negeri senilai US$ 10,79 miliar dengan capaian rata-rata 63,4%. Selain itu, ada beberapa kementerian lain yang mendukung implemantasui P3DN. yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan informasi.
Sekjen Kementerian Perindustrian Ansari Bukhori mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk mendongkrak daya saing untuk menghadapi kebijakan perdagangan bebas (Free Trade Agreemen/FTA) dengan sejumlah negara.
Menurut dia, sejak diberlakukannya kesepakatan kerja sama FTA— bilateral, regional, maupun multilateral—menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan daya saing industri. Caranya, kata dia dengan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga pasar domestik tidak diserbu produk asing berharga murah.
Selanjutnya, kata dia, hal itu akan mengakibatkan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara, khususnya China, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan, mengalami defisit. Sehingga sudah saatnya bagi Indonesia untuk menerapkan strategi smart policy melalui P3DN. “Meski inisiatif P3DN telah dimulai dari 2006 oleh Kemenperin, namun hingga saat ini gaungnya belum terasa ke daerah. Indonesia jangan sampai tertinggal oleh Malaysia yang telah mengimplementasikan ‘Buy Malaysian’ yang kampanyenya diinisiasi baru pada 2010,” tandasnya. **can
