Dalam konteks pengelolaan pangan, tidak luput dari korupsi yang menggurita dalam bisnis pangan termasuk importase.
Beberapa kasus korupsi menunjukkan bisnis impor pangan adalah salah satu celah korupsi, dengan permainan “data” kebutuhan pangan nasional.
Selain itu korupsi perizinan impor juga merupakan celah korupsi dimana impor kebutuhan pangan nasional menjadi ruang permainan.
Korupsi pangan beragam dari impor bawang, izin impor ikan hingga celah korupsi terkait dengan perampasan ruang hidup dan wilayah produksi rakyat.
Sehingga agenda pemberantasan korupsi mutlak tetap diperlukan untuk menjaga kedulatan pangan dari korupsi.
Dalam situasi ini, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus pada situasi perempuan yang punya peran signifikan dalam setiap tahapan produksi namun mengalami dampak lebih berat dan mendalam dari kelaparan dan kerawanan pangan.
Indutrialisasi pangan bukan jawaban.
Saatnya kita mengembalikan kedaulatan pada penyedia pangan, khususnya perempuan.
Sesungguhnya kedaulatan pangan tidak akan terjadi tanpa kedaulatan perempuan.
Penulis adalah Aktifis Indonesia for Global Justice (IGJ) di Jakarta
