Infrastruktur Harus Buka Aksesibilitas ke Sentra Produksi

Friday 16 Aug 2019, 6 : 00 pm

JAKARTA-Pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus menjadi prioritas pemerintah. Hal ini penting demi terciptanya pemerataan pembangunan dan menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Makanya, tadi presiden menyampaikan agar infrastruktur fokus menghubungkan antara pasar dan sentra-sentra produksi,” kata anggota Komisi V DPR Intan Fauzi kepada wartawan usai sidang tahunan MPR dan penyampaian Nota Keuangan RABPN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Intan, sentra-sentra produksi ini cukup tersebar di Nusantara. Sehingga infrastruktur yang dibangun harus benar-benar masuk ke dalam sebuah kawasan.

“Jadi untuk 5 tahun periode ini, infrastruktur yang dibangun, harus bisa membuka aksesibilitas dan konektifitas,” tambahnya.

Menyinggung soal pemindahan ibukota, kata Politisi PAN, Komisi V DPR hingga saat ini masih terus membahas, baik anggaran dan proyek infrastrukturnya. “Karena wilayah sudah ditentukan pemerintah, nilai anggaran sudah ada, artinya di dahului dengan feasibility studi, tentu itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” paparnya.

Karena ini usulan dari pemerintah, lanjut Intan lagi, maka DPR bersifat menunggu saja, soal detailnya. “KIta harus breakdown lagi,” ucapnya.

Ditanya soal transportasi publik di Ibukota baru, sambung Intan, memang menjadi satu kebutuhan untuk Indonesia. Pasalnya, populasi masyarakat Indonesia sangat tinggi.

“Sementara panjang jalan sudah tidak memadai lagi, walau pembangunan jalan tol cukup pesat, ditambah fly over dan lain-lainnyal. Tapi tetap saja dibutuhkan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan terjangkau masyarakat,” imbuhnya lagi.

Intan menjelaskan salah satu alasan pemerintah memindahkan ibukota, adalah faktor kemacetan. Sehingga perlu membuat perekonomian baru.

“Tapikan harus disampaikan masalah, kalaupun Jakarta nantinya jadi kota bisnis, ya tetap harus punya transportasi publik yang memadai,” terang Direksi Inti Fauzi Group.

Di negara-negara maju, kata Intan, transportasi publik sudah menjadi kebutuhan. Masyarakat Indonesia populasinya sangat tinggi, jadi dibutuhkan transportasi yang bisa melayani orang banyak.

“Kendaraan roda dua, bukan transportasi umum,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Langgar HAM, PBB Didesak Hentikan Tindakan Brutal Israel

JAKARTA-Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR  Nurhayati Ali Assegaf

BTN Peduli Kabut Asap

JAMBI-Karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jambi