JAKARTA—Indonesia akan mampu menjalani tahun politik dengan baik pada 2018 kalau pemerintah mampu memperbaiki kesenjangan ekonomi dengan baik dan banyaknya terserap tenaga kerja di berbagai sektor.
Demikian dikemukakan oleh Rektor Perbanas Marsudi W Kisworo dalam acara diskusi panel bertajuk “Penurunan Daya Beli, Kerjaan Orang Politik atau Benar Adanya ?” bersama nara sumber Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Anggota DPR Dony Priambodo dari Fraksi Nasdem di kampus Perbanas Institute, Kamis (7/12/2017).
Marsudi mengatakan meski kesenjangan ekonomi berdampak pada tahun politik, namun Indonesia sudah berhasil memperbaiki gini rasio sebesar 1% menjadi 0,39 dengan harapan kesenjangan akan makin baik pada tahun depan.
Hanya saja dia berharap pembangunan infrastruktur bisa diselesaikan dengan cepat sehingga selain mengurangi kesenjangan ekonomi, juga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Sedangkan dari sisi perbankan, dia berharap masalah terbesar berupa kesulitan penyaluran kredit bisa membaik.
Dia mengakui kalau dulu perbankan kelebihan likuidtas, sekarang malah uangnya banyak tapi orang tak mau meminjam. “Karena bisnis tak lancar, pertumbuhan kredit jadi menurun. Pengusahanya lebih banyak menabung daripada menjalankan perusahaan,” ujar Marsudi.
Dia menilai salah satu prasyarat perbaikan ekonomi adalah sehatnya sektor perbankan saat Indonesia memasuki tahun politik 2018 maupun untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sementara itu, Anggota Komisi XIDPR Dony Imam Priambodo mengatakan meski opini publik menyebutkan terjadi penurunan daya beli masyarakat akhir-akhir ini, namun dia menyebutkan pendapat itu tidak benar.
Dia berpendapat bahwa yang terjadi adalah perlambatan pertumbuhan daya beli. Bahkan pergeseran kebiasaan perdagangan tradisional ke bisnis online tidak berpengaruh secara signifikan. “Saya tidak melihat adanya trend penurunan daya beli, yang terjadi kenaikan yang melambat akhir-akhir ini,” ujarnya.
Dikatakan Dony, berdasarkan penelitian sejumlah ritel masih tumbuh seperti Alfa mart. Namun begitu kebijakan-kebijakan era Jokowi, banyak menyasar kepada para mafia. “Kalau dibilang melambat, bisa saja distributor yang selama ini menikmati keuntungan dari mafia ikut terhambat. Toh mereka selama ini sudah menikmati,” tuturnya.
Malah Dony yakin pada 2018 tetap ada pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Karena memang kenyataannya ada pergerakan ekonomi yang signifikan. “Apalagi Presiden Jokowi meluncurkan program padat karya di seluruh desa. Sehingga dana-dana ini bisa memompa daya beli yang lebih kuat lagi,” tandasnya.
Dia menambahkan bahwa diperlukan kajian yang lebih dalam untuk melihat gejala penurunan daya beli karena sejauh ini pertumbuhan pendapatan terus terjadi sejak krisis ekonomi tahun 1998. ***
