JAKARTA-Pemerintah Inggris, melalui utusan Perdana Menteri, Richard Graham mempertanyakan birokrasi Indonesia, terutama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dinilainya masih menghambat Investasi sejumlah perusahaan Inggris di Indonesia.
“Dia mempertanyakan bagaimana soal nasib investasi perusahaan Inggris yang terhambat di BPKM, ini salah satu masalah yang ingin dikomunikasikan,” kata Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto didampi anggota Komisi VI DPR Daniel Tobing usai bertemu Richard di Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu, (5/6). Pertemuan antara Richard dan Pimpinan Komisi VI DPR itu, berlangsung mulai sekitar pukul 14.20 hingga 15.10 dalam suasana akran dan santai.
Lebih jauh Airlangga mengaku Inggris lebih banyak ingin mengetahui tentang kondisi dan iklim investasi di Indonesia, termasuk bagaimana peran parlemen Indonesia. “Kedatangan Richard ke Komisi VI, juga sekaligus merespon, hubungan Inggris-Indonesia sudah berlangsung sekitar 200 tahun, sejak Raffles menginjakkan kakinya di Indonesia. Juga ingin membahas kegiatan apa yang mau dikembangkan ke depan,” tambahnya.
Disisi lain, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini tidak membantah, parlemen Indonesia juga mendorong dan menginginkan investasi dari perusahaan Inggris sebanyak-banyaknya. “Selama inikan investasi Inggris yang besar-besar itu, antara lain di oil and gas, manufakturing, terutama Indutri keramik asal Inggri, yakni Royal Doulton,” terangnya
Menyinggung soal proyek Private Public Partenship (PPP) yang ditawarkan Indonesia, Airlangga menungkapkan Inggris juga masih mempertanyakan soal PPP tersebut. Alasannya, proyek PPP dinilai belum jelas. “Seperti misalnya, Pelabuhan, padahal itu dikelola oleh BUMN (PT Pelindo), masak ikut ditawarkan lewat PPP. Sementara BUMN sendiri punya bisnis plan sendiri,” tuturnya.
Menurut Airlangga, kebanyakan orang asing, termasuk Inggris baru mau mempelajari dulu soal proyek PPP ini. “Apalagi hingga kini, banyak proyek PPP yang belum ada kejelasan,” ucapnya.
Pun demikian, anggota Komisi VI DPR F-PDI Perjuangan, Daniel Tobing juga berpendaapat yang sama, utusan PM Inggris ini, ingin mengetahui lebih banyak soal bagaimana tugas dan fungsi parlemen Indonesia. “Terutama soal tupoksi, mulai dari budgeting, legislasi dan pengawasan,” ungkapnya.
Selain masalah itu, kata Daniel, utusan Pemerintah Inggris ini tahu banyak, apa saja yang saja wewenang dari Komisi VI DPR. “Soal Komisi VI DPR, wewenangnya apa saja,” imbuhnya. **cea
