Ini 4 Poin Hasil Mediasi Komnas HAM Antara Warga Dengan Kemenag

72

DEPOK-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) menggelar mediasi antara warga dengan Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag) terkait ganti rugi tanah warga terdampak pembangunan Kampus UIII di Kantor Komnas Ham Jakarta. Senen (16/9/2019).

Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono selaku perwakilan Pemkot Depok mengatakan dalam mediasi tahap ini ruang lingkup kesepakatannya terkait permasalahan kasus tanah milik Pemerintah cq kementrian agama eks pemancar RRI, antara warga penggarap, kemenag, Setwapres RI, Tim terpadu provinsi Jabar dan Pemkot Depok.

Kesepakatannya, tambah Hardiono, antara lain pertama, akan dilakukan appraisal oleh KJPP sejumlah 22 penggarap, atau 25 bidang garap dari total 61 penggarap yang sudah terdata sebelumnya.

Selanjutnya kedua, Warga menyerahkan data yg belum di appraisal dan harus di verifikasi dan validasi, yg diserahkan data tersebut pada hari ini.Ketiga, Agar transparant di sampaikan kesepakatan ini hasil arimatik appraisalnya dg membuat permohonan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di kememen keuangan RI.

“Poin ke empat, para pihak ada yang belum sampai titik temu tentang menaikkan nominal hasil appraisal, karena belum ada peraturan dan perundang undangan yang berlaku. masing masing mencari aturan jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam Kementrian RI Drs. M. Arskal Salim GP. MA mengatakan, bahwa pihaknya akan menyelesaikan secepatnya masalah ganti rugi dan bahkan ia mengungkapkan akan bertemu langsung dengan Lurah untuk memferifikasi data.

“Kami dalam waktu waktu mungkin besok ini akan langsung rapat dengan lurah untuk memverifikasi dan validisasi data yang kami terima ini. Dan kemungkinan juga pertemuannya nanti pada saat KJJP turun lapangan silahkan warga ikut mendampingi. KJJP tadi juga kan bersedia untuk ditemuai oleh para warga dilapangan,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan berkaitan dengan nominal ganti rugi sudah di atur oleh Perpres 62 Tahun 2018 yang poinnya bahwa nominal ganti rugi tidak bisa keluar dari ketentuan yang telah diatur.

“Jadi ya tidak bisa keluar dari itu, karena kalau keluar dari itu berarti pelanggaran hukum.Perpres 62 Tahun 2018 inilah yang mengatur apa saja yang menjadi hak-hak dari penggarap di tanah tersebut,” ulasnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Warga Andi Tatang Supriyadi mengatakan kedatangan pihaknya bersama warga dalam rangka undangan dari pihak Komanas HAM sebagai fasilitator antara kepentingan warga dengan Kemenag.

“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak Komnas HAM yang sudah memfasilitasi untuk mencari titik temu, karena ada 22 titik yang tidak masuk dalam verivikasi Appraisal kami akan perjuangkan supaya masuk dalam Appraisal supaya dapat ganti rugi yang sama,” ujarnya.

Dalam pertemuan mediasi dihadiri dari berbagai pihak diantaranya Tatang, S.E SH kuasa hukum warga bersama tim, Dr. H. Deni Ramdan M.T dari tim terpadu, Hardiono Sekda Kota Depok, Kaharuddin M, M.Hum Sekertaris Wakil Presiden RI, Munafrizal Manan Komisioner Komnas HAM serta instansi terkait lainnya.