Intan Fauzi: Semua Komisi di DPR Bermanfaat Untuk Rakyat

Wednesday 2 Oct 2019, 9 : 55 pm
by
Intan Fauzi
Anggota DPR RI FPAN, Hj Intan Fauzi, SH, LL.M

JAKARTA-Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fauzi mengaku siap ditempatkan di komisi manapun berdasarkan penugasan dari DPP PAN. Sebab, semua Komisi yang ada di DPR RI bermanfaat untuk rakyat.

Dia menilai, tiap komisi di DPR memiliki program untuk masyarakat sehingga keberadannya di komisi manapun, diharapkan berguna untuk rakyat.

“Saya siap menjalankan penugasan dari Fraksi PAN dan DPP PAN. Seluruh komisi memiliki program untuk masyarakat, tidak ada komisi yang tidak bermanfaat untuk masyarakat,” kata Intan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/10).

Dia mengatakan, kebutuhan masyarakat sangat banyak. Misalnya untuk pendidikan dan kesehatan ada di Komisi IX DPR, terkait perempuan ada di Komisi VIII DPR, dan bantuan rumah untuk masyarakat ada di Komisi V DPR RI.

Menurutnya, semua isu di masyarakat dan program-program ada di tiap komisi, sehingga tinggal anggota DPR RI memperjuangkannya.

“Apakah di Komisi I hingga Komisi XI, tidak ada yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai janji dan sumpah jabatan, harus bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Wakil Rakyat Dapil Jabar VI ini.

Intan mengatakan dirinya selama periode DPR 2014-2019 berada di Komisi V DPR RI, melakukan berbagai kerja legislatif dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Dia mencontohkan Komisi V DPR melakukan evaluasi pelaksanaan mudik lebaran, bagaimana menekan angka kecelakaan karena selama ini kecelakaan terjadi di transportasi darat.

Wakil Rakyat Kota Bekasi dan Kota Depok ini mengatakan, anggaran Kementerian PUPR di 2020 sebesar Rp120 triliun dan untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp43 triliun, karena meskipun pemerintah ingin mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia Maju, namun pembangunan infrastruktur tidak bisa ditinggalkan.

“Sesuai amanat UU, porsi terbesar 20 persen APBN untuk pendidikan namun tidak bisa meninggalkan infrastruktur karena agar ada keberlanjutan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

DPR: Revisi UU Pilkada Harus Bersifat Solutif, Bukan Reaktif

JAKARTA-Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU

Modern Internasional Bukukan Laba Rp 49,22 Miliar pada 2023

JAKARTA – Penjualan bersih PT Modern Internasional Tbk (MDRN) turun 24,3%