Intelektual NU: Tidak Ada Orang Kafir di NKRI

917
Intelektual muda NU, Zuhairi Misrawi

JAKARTA-Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menegaskan sebutan orang kafir bagi warga non muslim dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah kaprah. Pasalnya, sebutan ‘kafir” hanyalah sebuah istilah keagamaan dalam Islam untuk menyebut orang yang mengingkari dan menentang ajaran Islam. “Di Indonesia, sebagai warga negara, tidak ada istilah kafir. Sebutan kafir itu melekat di internal agama. Tetapi, ketika kita menjadi warga bangsa maka tidak ada lagi istilah kafir. Sebab, kita semua adalah warga Indonesia yang dilindungi UU,” tegas Zuhairi di Jakarta, Selasa (28/3).

Menurutnya, tidak ada tempat bagi sebutan “kafir” di Indonesia lantaran statusnya sebagai warga negara. Apalagi, kriteria tentang “kafir” bersandar pada doktrin Islam sehingga penilaiannya pun berdasarkan sudut pandang Islam.

Sementara dalam perspektif Pancasila terangnya, setiap pemeluk agama bebas menjalankan ajaran agamanya. “Orang Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu tidak bisa disebut kafir karena titik acuan NKRI adalah Pancasila, bukan Islam,” tegasnya.

Meski sebutan kafir itu bertentangan dengan UU, Zuhairi mengaku stigma kafir bagi WNI yang berbeda agama dan keyakinan sangat kuat. Apalagi, saat hajatan politik di pilkada DKI Jakarta. Bahkan ‘kafir” ini menjadi jualan politik paslon tertentu.

Hal ini mengkonfirmasikan sebuah kemunduran demokrasi. Pasalnya, didalam demokrasi semua mempunyai kesempatan yang sama sejauh dipilih melalui medium proses yang demokratis. “Karena itu, kita perlu memang mengingatkan supaya kalangan Islam di Jakarta harus meningkatkan kualitas demokrasi dan bukan malahan merendahkannya,” pintanya.

Gus Mis, begitu intelektual NU disapa menjelaskan, salah satu indikator dimana demokrasi di Jakarta itu kuat yakni semua warga negara memiliki hak yang sama, baik dipilih maupun memilih. Dengan demikian, di negara yang demokratis ini semestinya tidak ada lagi istilah kafir. “Sebutan kafir menjadi dagangan politik yang saya kira menjadi tantangan terbesar bagi Islam yang Rahmatan lil’alamin ini,” tuturnya.

Direktur Moeslim Moderat Society (MMC) menjelaskan, 4 prinsip utama yang melekat dalam Islam yang Rahmatan lil’alamin:

Pertama, Islam yang memperkokoh persaudaraan. Salah satu kata kunci menjadi Islam adalah orang selalu membangun persaudaraan dan persahabatan.

Didalam NU disebutkan ada 3 persaudaraan (ukhuwah), yakni islamiyah (persaudaraan sesama muslim), wathaniyah (persaudaraan sesama bangsa) dan basariyah (persaudaraan sesama manusia). Namun apa terjadi di Jakarta, memang sangat menyedihkan karena muncul konflik, kecurigaan atau kebencian terhadap pihak yang berbeda preferensi politik. “Ini menjadi ujian bagi Islam yang Rahmatan lil’alamin di Jakarta, sejauh mana Islam itu mampu memperkokoh persaudaraan,” tegasnya.

Dia menegaskan, persaudaraan sesama muslim itu penting karena menjadi modal untuk memperkuat persaudaraan sesama warga bangsa dan manusia. “Kita lihat NU dan Muhammadiyah, memang banyak perbedaan yang luar biasa. Tetapi dalam proses sejarah, NU dan Muhammadiyah mampu membangun persaudaraan diantara dua ormas terbesar ini. Karena itu, hubungan yang mesra antara NU-Muhammadiyah jangan sampai dinodai hanya karena kepentingan politik untuk meraih kekuasan,” imbuhnya.

Kedua, memperkokoh rasa kebangsaan. “Karena bagaimanapun, kita lahir disini yang memiliki tekad dan komitmen yang kuat sebagai warga negara. Tentu kita berjuang sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing,” ulasnya.

Sebagai umat Islam tegasnya, ikatan kebangsaan harus diperkuat. Soliditas kebangsaan ini penting karena menjadi prasyarat bagi anak bangsa untuk bahu membahu antara satu dengan yang lainnya, apapun agama dan etnis membangun bangsa. Karena itu, di Indonesia, sebagai warga negara, tidak ada istilah kafir.

Islam di Indonesia ujarnya bagian dari fondasi yang memperkuat kebangsaan. Dimana para ulama mengatakan ‘hubbul wathan minal iman’ (cinta tanah air sebagian dari iman). “Islam di Indonesia itu bagian perekat kebangsaan. Inilah yang membedakan Islam di Indonesia dan Islam di Timur Tengah,” tuturnya.

Ketiga, memperkuat demokrasi.

Menurutnya, proses demokrasi paska reformasi disumbang sepenuhnya oleh kalangkan muslim. Hal ini membuat demokrasi menjadi kuat.

Salah satu indikatornya, bangsa ini bisa melahirkan pemimpin yang bisa mewujudkan perubahan, tidak hanya di Jakarta tetapi juga dibeberapa daerah.

Bahkan di beberapa daerah, banyak pemimpin daerah bergama Kristen. “PKS sendiri mengeluarkan fatwa boleh memilih pemimpin non muslim. Karena ini merupakan konsekwensi dari memilih demokrasi,” tuturnya.

Keempat, memperkokoh kebhinekaan.

Dijelaskannya, sebelum Islam masuk di Indonesia, begitu banyak aliran kepercayaan dan keyakinan. “Sudah ada Hindu, Budha, Kristen, Katolik dll. Dan sejujurnya, Islam datang belakangan ke Indonesia. Dan ketika Islam datang ke Indonesia, dia tidak menghapus agama-agama yang sudah eksis di Indonesia,” ulasnya.

Tetapi, Islam justru berkolaborasi dan beralkulturasi dengan budaya maupun agama yang sudah ada sebelumnya. Islam sangat menghargai keberadaan agama-agama lain yang ada di Indonesia. “Kalau meminjam istilahnya Bung Karno, Ketuhanan di Indonesia ini Ketuhanan yang berkeadaban, berkebudyaan Yang artinya, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak egois dan tidak fanatik. Entitas Islam di Indonesia adalah Islam yang sangat menghargai keberagaman dan kebudayaan,” pungkasnya.