IPW: Belum Ada Sejarah Pimpinan KPK Jabat Dua Periode

16
okezone.com

JAKARTA-Indonesia Police Watch mendesak Panitia Seleksi Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasel Capim KPK) agar tak meloloskan petahana pimpinan KPK yang ikut lagi dalam seleksi periode ke dua. Alasannya beberapa alasan yang mendasari. “Yakni, pertama belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode. Kedua, dalam periode sebelumnya mereka bisa dianggap gagal,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Selain itu, kata Neta, terjadi konflik yang tajam pada jajaran penyidik KPK. Tak hanya itu, bahkan pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadinya politisasi KPK. Sehingga menjelang Pilpres 2019 hanya elit partai pendukung 01 saja yang diciduk dalam OTT.

Oleh karena itu, lanjut Neta lagi, masyarakat berharap banyak kepada Pansel Capim KPK guna perbaikan masa depan KPK. Di tangan Pansellah nasib pemberantasan korupsi di negeri ini akan ditentukan ke depan. “Untuk itu IPW berharap pansel membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yang ikut lagi dalam seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua,” tambahnya.

Lebih jauh Neta membeberkan sejumlah kegagalan pimpinan KPK saat ini. Karena tidak berani menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan RJ Lino, Emirsyah Sattar mantan Dirut Garuda dan Syamsul Nursalim serta itji Nursalim yang sudah menjadi tersangka. “KPK periode ini hanya berani bermain main di lingkaran bawah dengan OTT sebagai pencitraan pemberantasan korupsi. Jika mereka sudah gagal kenapa harus dua periode, sebaiknya mereka dicoret dan tidak diloloskan,” terangnya.

Ke depan, sambung Neta, Pansel harus mampu melahirkan komisioner dengan tiga target. Pertama, komisioner KPK harus mampu memberantas korupsi besar tanpa pencitraan. Kedua, komisioner KPK harus punya malu terhadap pemberantas korupsi ecek ecek dengan pencitraan OTT yang seolah olah besar.

Ketiga, komisioner KPK harus mampu membersihkan institusi KPK dari kriminal atau pelanggar hukum yang kebal hukum dan tidak patuh proses hukum.