IPW Desak Polri Usut Dugaan Suap ke Menteri BUMN

45
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane

JAKARTA-Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri agar segera menindaklanjuti pengakuan petinggi China Railway Corporation (CRC)  Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang bahwa mereka telah memberi uang 5 juta dolar AS (sekitar Rp 45 miliar) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno dalam projek Kereta Cepat Bandung- Jakarta. “IPW meminta Polri dengan Dirtipikor bekerja cepat dan jangan hanya mendiamkan kasus ini. Setidaknya Polri bisa segera mengklarifikasikan informasi ini kepada Rini,”  ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut Neta, ada dua hal yang bisa dicapai Polri. Pertama, apakah pengakuan kedua pejabat CRC itu merupakan fitnah yang ingin memojokkan pejabat Indonesia atau tidak. Kedua, jika pemberian uang itu benar adanya, Rini Soemarno sebagai pejabat negara harus mempertanggungjawabkannya. “Untuk kemudian Dirtipikor harus segera mengusutnya, apakah uang tersebut sebagai uang suap atau bagian dari komisi proyek,” tuturnya.

Dia menjelasnya, dengan munculnya pengakuan kedua pejabat CRC itu maka  Polri bisa berperan aktif membantu Presiden Jokowi dengan membersihkan kabinet, sehingga Revolusi Mental bisa segera terwujud. Pengakuan itu sengat mengejutkan, apalagi pengakuan itu disampaikan keduanya saat ditangkap karena kasus korupsi di Proyek Kereta Cepat China di Thailand.

Dalam kasus ini Ji Wenlin sudah divonis hukuman 8 tahun dan Zhou Yong Kang divonis 14 tahun penjara. Kedua pejabat CRC ini sempat hadir saat ground breaking projek Kereta Cepat Bandung- Jakarta. “Kasus ini harus segera diungkap Polri dan Dirtipikor menjadi leadernya,” pintanya.

Karena itu, dia berharap agar Polri berperan aktif memburu informasi dan mengungkap kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat pemerintah dan pengusaha dari luar negeri. Sehingga Polri makin dipercaya dan bangsa ini bisa memerangi korupsi dengan nyata.