JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku terbuka kemungkinan untuk islah dengan para elit PKS. Namun bentuk islah tersebut harus dibarengi dengan permintaan maaf kepada kader. Selain itu pimpinan diminta mencabut gugatan hukum. “Saya dikatakan merusak citra partai. Dimana saya merusaknya? Mengapa justru orang-orang yang sudah dipidana yang jelas merusak citra partai tidak dipecat? Lantas dimana saya harus mengakui kesalahan saya?,” katanya di Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Menurut Fahri, pihaknya akan mengakui kesalahan jika memang diberi tahu apa saja kesalahan yang telah dilakukannya. “Mereka tampaknya tidak memahami bahwa pertama mulut saya ini tidak boleh dihukum, jangankan oleh partai, negara pun tidak bisa menghukum saya karena mulut saya,” terangnya.
Terkait permintaan maaf, Fahri menjelaskan seharusnya permintaan maaf itu harus dilakukan oleh yang bersalah, terutama lima elit PKS yang digugatnya. Karena telah bertindak semena-mena. Apalagi pengadilan sudah mengabulkan. “Jadi kalau mau islah, saya minta elit PKS meminta maaf lebih dahulu kepada kader yang sudah bekerja bersusah payah memperbaiki citra partai,” tuturnya.
Sementara soal mencabut gugatan hukum, Fahri menjelaskan dirinya melakukan upaya hukum karena ingin membuktikan kebenaran. Dia pun tidak rela dicap sebagai penjahat dalam partai. Kecintaan dirinya pada PKS dan seluruh kader PKS membuatnya harus membuktikan bahwa dirinya tidak salah.“Sebagai orang yang dididik dalam partai yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran maka saya ingin membuktikan kebenaran itu,” paparnya.
Dikatakan Fahri, dirinya memiliki harga diri dan martabat. Sehingga tidak sembarang orang bisa mencabut kehormatannya. “Saya tidak rela kalo dianggap penjahat dalam partai. Kecintaan saya pada kader dan partai, membuat saya harus membuktikan pada kader bahwa saya tidak salah.Saya ingin memulihkan persepsi kader,simpatisan dan konstiuen,” tegasnya.
Dirinya mengaku melakukan semua langkah ini juga untuk memutus tradisi yang tidak benar di PKS. “Mereka bilang yang namanya majelis syuro, apapun omongannya selalu dianggap omongan resmi partai dan itu katanya sudah diperkuat oleh argumenya Ustadz Hilmi, tapi konon Ustadz Hilmi sendiri gak pernah diperiksa sebagai saksi,” tandasnya.
Sebelumnya Koordinator Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi mengatakan bahwa PKS tetap memberikan ruang islah bagi Fahri. Islah jelasnya dapat dilakukan sepanjang wakil ketua DPR itu memenuhi tiga hal yang diminta DPP. “Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada kader dan pimpinan dan mencabut gugatan hukum,” kata dia. ***aec
