Isu Kebangkitan PKI Dipakai Untuk Menekan Presiden Jokowi

Isu Kebangkitan PKI Dipakai Untuk Menekan Presiden Jokowi

0
BERBAGI
Pengamat politik AS Hikam saat berbicara dalam diskusi "Kebangkitan PKI: Isu atau Realitias"

JAKARTA-Pengamat politik dari Universitas Presiden, AS Hikam menilai isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sempat mencuat belakangan ini merupakan manuver politik yang dilakukan sejumlah kelompok, khususnya kelompok islam politik.

Isu PKI tersebut digunakan untuk menekan Presiden Joko Widodo dan pemerintah, seperti mengaitkannya dengan propaganda adanya Komunis Gaya Baru (KGB), pengaruh China dalam hubungan antar negara, etsnis China Indonesia yang dianggap sebagai kolaborator, dan kelompok konglomerat China Indonesia yang disebut menguasai sektor ekonomi RI.

AS Hikam mengatakan pertanyaan tentang benar tidaknya kebangkitan PKI tidak relevan dijawab. Pasalnya, isu kebangkitan PKI itu bisa diciptakan untuk memunculkan persepsi tertentu. “Jangan tanya PKI itu ada atau tidak, karena itu soal persepsi dan bisa diciptakan. Oleh karena itu saya menganggap isu PKI ini adalah persoalan faktual saja,” ujarnya.

Hikam mengatakan, persepsi bahwa ideologi komunis sudah mati hanya bisa dipastikan dari tidak ada lagi orang yang menganut ideologi tersebut. Ideologi tidak pernah mati selama masih ada di dalam hati, dan pikiran.

Namun, Hikam mengatakan, komunisme sudah tidak memiliki kekuatan besar. Komunisme saat ini bahkan
kalah pamor dibanding ideologi Islam. “Sekarang yang paling powerfull justru ideologi Islam, bukan komunisme. Karena ideologi komunis tidak muncul, dan yang muncul malah Islam. Kasus penistaan agama itu adalah the power of ideology. Jangan anggap remeh pada ideologi. Ideologi masih menjadi the most powerfull,” ujarnya.

Dia mengatakan, ada empat faktor munculnya isu kebangkitan PKI, yaitu faktor ideologi, faktor lingkungan strategis dan kemanan nasional, faktor legal dan HAM, dan faktor politik.

Faktor ideologis munculnya PKI, kata Hikam, karena ideologi pada hakikatnya tidak pernah mati, seperti halnya komunisme. Selain itu, karena adanya kekosongan wacana dan praksis ideologi Pancasila pasca Orde Baru. Hal ini karena hegemoni ideologi Pancasila seperti masa Orba sudah lemah bahkan nyaris tidak ada.

Yang tak kalah penting, kata Hikam, munculnya isu PKI terjadi karena munculnya ideologi alternatif seperti Islamisme dan Neoliberalisme.

Hikam mengatakan, isu PKI efektif menjadi musuh bersama kelompok Islam Politik, dengan menggalang kekuatan politik tertentu. Hal terlihat dari munculnya ceramah-ceramah keagamaan untuk melawan komunis. Pemanasan misalnya sudah dilakukan pada pilkada DKI melalui seruan jangan memilih pemimpin non-Islam.

“Isu komunis sangat atraktif dan strategis untuk ciptakan musuh ideologis bersama kelompok Islam dan kelompok strategis lain termasuk TNI,” ujarnya.

Menurut Hikam, tokoh politik di belakang kelompok Islam Politik akan diuntungkan dengan isu komunis tersebut. Mereka mendapat amunisi bagi pendukungnya untuk melakukan “perang politik” melawan oposisi.

Menjelang Pilpres 2019, kata Hikam, isu PKI tersebut akan dikapitalisasi oleh lawan politik Presiden Jokowi bagi kepentingannya. Kelompok tersebut juga akan mempengaruhi kelompok strategis lain seperti TNI, NU dan Muhammadiyah.

Kelompok islam politik tersebut akan berusaha keras mempengaruhi TNI menjadi menjadi “kawan seperjalanan” dengan menggunakan isu ancaman KGB. Karena itu, Hikam meminta TNI untuk tidak termakan isu.

“TNI harus hati-hati pada isu PKI, jangan sampai masuk dalam ‘jebakan batman’. Bahaya kalau kelompok ini bergabung dengan TNI, karena akan bahaya sekali. TNI harus hati-hati, jangan sampai kelompok strategis ini dipaketkan dengan kelompok ekstrim kanan, juga kelompok NU dan Muhammadiyah jangan sampai ikut terpengaruh,” ujarnya.

Isu kebangkitan PKI saat ini, kata Hikam, masih berada pada perbatasan fakta dan alat propaganda. Karena itu, perlu sikap tegas dan terukur dari Pemerintah dan Presiden Jokowi agar isu ini tidak dimanfaatkan sebagai senjata politik yang mengganggu keamanan nasional. Untuk itu, penguatan ideologi Pancasila perlu terus dilakukan sebagai benteng terhadap ideologi lain yang bisa menjadi ancaman bangsa. “Bagaimanapun, Presiden Jokowi harus tetap menanggapi isu kebangkitan PKI tersebut,” ujarnya.

Ade Armando mengatakan, kebenaran kebangkitan PKI tidak terlalu penting. Pasalnya, kebangkitan PKI bisa saja merupakan kebohongan yang terus dipropagandakan. Karena itu, yang paling penting bagi Ade, yaitu apakah isu tersebut menimbulkan ancaman bagi negara atau tidak. “Komunisme dipakai sebagai alat untuk menghantam lawan,” ujarnya.

Ade mengatakan, isu PKI yang disematkan pada Jokowi cukup ampuh menggerus popularitas dan elektabilitasnya. Terbukti, Jokowi hanya terpaut 6 persen di atas Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 lalu. “Isu PKI ini cukup ampuh karena Jokowi hanya menang 6 persen, tidak besar amat,” urainya.

Sama seperti para narasumber, Sukmawati menampik bangkitnya kembali PKI. Sukmawati juga membantah sinyalemen hubungan baik pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai bukti bangkitnya PKI.

“Kalau sekarang Indonesia kembali lagi ada hubungan dengan RRT, kenapa tidak? Karena super ekonomi sekarang ini adalah RRT. Raja Arab Saudi juga kerja sama (dengan RRT). Amerika Serikat juga pinjam duit untuk pembangunannya. Kalau Indonesia perlu dana untuk pembangunan negara, jangan bohong dan bodoh,” pungkasnya.