Jabatan Menkeu Tak Boleh Dirangkap

Tuesday 2 Apr 2013, 9 : 21 pm
by
jabatan Kemenkeu harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi dibidang fiskal
Ilustrasi

JAKARTA-Posisi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) harus diisi oleh pejabat yang definitif dan tidak boleh dirangkap.  

Ini penting, mengingat tantangan fiskal ke depan masih rawan, terutama beban subsidi yang sangat besar.

Karena itu, jabatan Kemenkeu harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi dibidang fiskal.

“Jadi, jangan dirangkap Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Pak Hatta tidak punya track record dibidang fiskal. Dia cukup jadi kordinator saja dan ini tidak terlalu berat,” ujar pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Soebagyo  di Jakarta, Selasa (2/4).

Menurutnya, jabatan Kemenkeu  itu sifatnya tehnis sekali.  

Sehingga dibutuhkan figur yang punya latar belakang fiskal yang bagus.

“Dan pak Hatta tidak punya pengalaman ke persoalan tehnis.  Karena itu, Kemenkeu ini jangan dirangkap oleh Menko Perekonomian,” kata dia.

Apalagi, jelas dia banyak orang dalam di Kemenkeu yang punya pengalaman fiskal.  

Kandidatnya sangat banyak karena tidak terlalu sulit.

“Kalau fiskal lebih pasti. Artinya, kebijakannya lebih interventif. Belanja negara memberikan intervensi pada kegiatan perekonomian sehingga ukurannya gampang. Tolok ukurnya mudah, beda dengan moneter. Kalau moneter, melalui pasar uang.  Dan tergantung reaksi pasar. Kalau fiskal tolok ukurnya pertumbuhan ekonomi asal tidak dikorupsi,” jelas dia.

Dia menjelaskan, pengetahuan tentang kebijakan fiskal sangat diperlukan oleh Kemenkeu baru. Karena dia akan berperan sebagai pengendali fiskal.

“Ada dua komponen di fiskal yakni belanja pemerintah dan pajak Banyak Dirjen yang bagus, atau mantan-mantan Dirjen bisa diangkat menjadi Menkeu,” tegas dia.

Dia menolak, jika posisi  Kemenkeu ini dirangkap. 

Karena itu, posisi Kemenkeu ini harus diisi oleh pejabat yang definitif.

“Dia harus berdiri sendiri. Tidak boleh dirangkap dan terpisah,” kata dia.

Saat ini berkembang rumor bahwa Gubernur BI, Agus Martowardoyo tetap dipertahankan menjadi  Kemenkeu.

“Kebijakan fiskal dan moneter sifatnya kordinatif, tetapi  tidak boleh satu tangan.  Set up fiskal dan moneter berbeda.  Fiskal itu kebijakannya gampang, terukur dan direct policy, sementara moneter mesti melalui pasar,” kata dia.

Lebih lanjut dia berharap agar Kemenkeu yang baru harus meneruskan kebijakan fiskal yang merupakan warisan Agus Martowardoyo.

“Bila perlu lebih ditingkatkan lagi. Apalag,  kebijakan fiskal kita tidak leluasa untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” tegas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pilkada Serentak dan Kegaduhan KPK

*)Arteria Dahlan, ST, SH, MH Masyarakat kembali prihatin dan sedih,

Bayar Utang, COCO Siap Terbitkan MTN Senilai Rp100 Miliar

JAKARTA-Produsen cokelat, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) berencana menerbitkan