GRESIK-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembangunan kawasan industri Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Kawasan industri terpadu tersebut akan menjadi percontohan bagi pengembangan 14 kawasan industri prioritas di luar Pulau Jawa. “JIIPE dikategorikan sebagai kawasan industri generasi ketiga karena mampu menjadikan kota industri baru yang modern dan mandiri. Kawasan ini tidak hanya dipenuhi dengan pabrik-pabrik, tetapi juga dilengkapi dengan kawasan pemukiman, bisnis, pendidikan, hiburan dan olahraga,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, ketika mengunjungi Kawasan Industri JIIPE di Gresik, Jawa Timur, Minggu (14/2).
JIIPE merupakan kerjasama antara PT. Pelindo III dan PT AKR Corporindo Tbk yang memiliki luas hingga 2.933 Ha dengan total investasi mencapai Rp 50 triliun, yang terdiri atas kawasan pelabuhan seluas 406,1 Ha, lahan industri 1.761,4 Ha dan perumahan 765,77 Ha. “Saat ini sekitar 1.400 Ha lahan telah dibebaskan. Selanjutnya, industri yang akan dikembangkan dalam kawasan JIIPE antara lain heavy industry, CPO based industry, medium industry, light industry dan automotive industry,” tuturnya.
Jika telah beroperasi penuh, kawasan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 100.000 tenaga kerja. Saat ini dalam tahap konstruksi, JIIPE telah melibatkan sebanyak 3.000 tenaga kerja langsung, dimana 90 persen berasal dari masyarakat sekitar. “Selain itu, dengan beroperasinya JIIPE dapat menurunkan biaya logistik hingga 10-20 persen dari total biaya produksi,” katanya.
Hal tersebut dikarenakan JIIPE dibangun dengan mengedepankan integrasi antara kawasan industri dengan infrastruktur logistik yang meliputi pelabuhan, jaringan kereta api dan jalan tol.
JIIPE sendiri telah mengusulkan pembangunan rel kereta api sepanjang 12 km dari JIIPE ke stasiun terdekat. “Saat ini JIIPE sedang menyusun studi kelayakan rencana tersebut,” ujarnya.
Dia berharap, pembangunan kawasan industri JIIPE akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
Lebih lanjut, Saleh meyakini, kemajuan sektor industri akan tercapai jika didukung dengan penyediaan kawasan industri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas infrastruktur pendukung industri, sehingga mampu menjadikan industri memiliki daya saing. “Untuk itu, penyediaan kawasan-kawasan industri menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan industri nasional ke depan,” tegasnya.
Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono mengatakan, peran kawasan industri terhadap pengembangan sektor industri nasional sangat strategis dan signifikan. Kawasan industri telah menyumbang sekitar 40% dari nilai total ekspor non-migas dan menarik investasi sebesar 60% dari total investasi sektor industri serta sekaligus memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dalam bentuk berbagai macam pajak. “Sampai saat ini, jumlah kawasan industri di Indonesia tercatat sebanyak 74 kawasan industri dengan total luas lahan mencapai 30 ribu hektar. Namun lokasi kawasan industri tersebut 67% diantaranya masih terpusat di Jawa,” paparnya.
Oleh karena itu, Pemerintah telah menyusun arah kebijakan sektor industri nasional yang mendorong pengembangan perwilayahan industri ke Luar Jawa baik dalam bentuk kawasan peruntukan industri, kawasan industri, maupun sentra industri kecil dan menengah. “Pemerintah akan bekerja keras untuk terus mendorong upaya pembangunan kawasan-kawasan industri baru terutama di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan industri,” ujarnya.
Pada tahun 2035, diharapkan persentase penyebaran industri di luar Jawa meningkat menjadi 40% dari persentase saat ini yang sebesar 27,22%.
Pemerintah saat ini telah menetapkan 14 kawasan industri prioritas yang dibangun di Luar Jawa dengan perincian 7 kawasan industri dibangun di wilayah Timur dan sisanya di wilayah Barat. “Pembangunan kawasan industri baru akan diarahkan untuk bisa tumbuh menjadi kota-kota industri baru yang mandiri dan modern,” pungkasnya.
