Jangan Main ‘Dua Kaki’ Partai Nasdem

42
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019)/dok antara.

Oleh: Emrus Sihombing

Dari seluruh rangkaian sambutan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019, ketika “menyapa” Surya Paloh yang hadir pada acara yang sama, mendapat sorotan publik melalui media massa.

“Sapaan” Jokowi kepada Surya Paloh menurut hemat saya, tidak kelakar semata. Namun, sarat makna mendalam sebagai tegoran kepada Surya Paloh , untuk seorang sahabat agar tetap konsisten sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Jangan sampai “berdua hati”. Itu pesan yang mungkin ingin disampaikan, dari narasi sambutan tersebut.

Ketika sambutan Jokowi menyapa para ketua umum, saat itu belum menyebut nama-nama ketua umum partai, langsung sapaan ditujukan kepada Surya Paloh. “Yang saya hormati para ketua umum, Bapak Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya, sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS,” sembari juga menjelaskan, “Saya tidak tahu maknanya apa. Tetapi rangkulannya itu tidak seperti biasanya. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman,” demikian bagian sambutan Jokowi yang dimuat di berbagai media.

Dari sapaan tersebut, bisa kita menangkap maknanya, Presiden Jokowi ingin menyampaikan pesan bahwa Surya Paloh sudah lebih dekat dengan Sohibul Iman, orang nomor satu di PKS di banding dengan Jokowi.
“Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman.” Artinya, Jokowi ingin menyampaikan, hanya saja tidak terucap, bahwa Surya Paloh sebagai ketua Umum Partai Nasdem merupakan bagian dari koalisi yang tiga kadernya ada di kabinet.

Menurut catatan EmrusCorner, pemerintahan Jokowi – Ma’ruf, sangat mengakomodasi tiga menteri dari Nasdem, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi & Informatika dan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup.

Bahkan pemerintahan jilid satu, Jokowi juga menaruh kepercayaan luar biasa kepada Partai Nasdem dengan mempercayakan jabatan sangat strategis kepada kader Nasdem (walau waktu itu secara jurudis kemudian mundur dari Nasdem, namun secara sosiologis dan psikologis orang yang bersangkutan tetap “bagian” dari Nasdem), menjadi Jaksa Agung.

Sekalipun idealnya, Jaksa Agung itu dari profesional murni untuk menjaga independensi kejaksaan dalam penegakan hukum kepada setiap warga masyarakat yang ada di tanah air. Karena itu, bisa saja publik bertanya-tanya, relasi yang tampaknya mulai “mendingin” antara Surya Paloh dengan Jokowi, apakah karena Jaksa Agung tidak lagi dari Nasdem?