Jerman Tingkatkan Kerja Sama Investasi Industri dan Pendidikan Vokasi

29
Menperin Airlangga Hartarto bersama DUbes Jerman, MichaelFreiherr von Ungern-Sternber

JAKARTA-Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto mengatakan kerja sama strategis Indonesia dan Jerman akan meningkat, terutama di bidang investasi industri dan pendidikan vokasi. Hal ini disampaikan Menperin usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, MichaelFreiherr von Ungern-Sternberg. “Dalam pertemuan tadi, dibahas mengenai comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dan bilateral investment treaty (BIT),” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/10).

Terkait BIT atau perjanjian perlindungan untuk penanaman modal, kata Airlangga, Jerman mengharapkan dapat diperpanjang hingga berlakunya Indonesia-Uni Eropa CEPA. BIT antara Indonesia dan Jerman akan habis pada Mei 2017.

Menurut Airlangga, pemberlakuan BIT selama ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia. “Karena perjanjian ini kaitannya dengan insurance,” jelasnya. Untuk itu, Menperin terus membuka peluang kerja sama kedua negara di berbagai sektor industri.

Hingga saat ini, aliran investasi Jerman di Indonesia untuk sektor industri, didominasi antara lain olehindustri alat angkutan dan transportasi, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, industri tekstil, industri makanan, industri kulit, barang dari kulit dan sepatu, industri karet, barang dari karet dan plastik, serta industri mineral non logam.

Pada periode 2010-2015,nilai keseluruhan investasi Jerman di Indonesia mencapai USD 552 juta dengan 547 proyek yang menyerap tenaga kerja sebanyak 38.382 orang. Sedangkan, pada triwulan I tahun 2016, nilai investasi Jerman di Indonesia sebesar USD 24,6 juta dengan 29 proyek.

Beberapa tahun terakhir, perusahaan Jerman yang aktif berinvestasi di Indonesia,di antaranya Heidelberg Cement (Indocement), Fresenius, Volkswagen, Airbus, dan Rheinmetall.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Harjanto mengungkapkan, Siemens telah menandatangani MoU dengan PT PLN (Persero) untuk pengembangan listrik berkapasitas 500 megawatt (MW) di kawasan Indonesia timur.

Salah satu program strategis dalam MoU tersebut adalah membangun kapasitas bangsa melalui vocational training (pelatihan kejuruan). “Program ini akan dijadikan pilot project untuk mencetak tenaga kerja kita yang siap pakai. Pelatihan ini akan dimulai pada awal tahun 2017,” kata Harjanto.

Sementara itu, kerja sama pendidikan vokasi antara Kementerian Perindustrian RI dengan Jerman telah dilakukan cukup lama melalui program Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET). Selama tahun 2010-2015, program SED-TVET di Kemenperin memfokuskan pada pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi industri dari aspek manajemen, pengembangan SDM, serta dukungan sarana dan prasarana.

Adapun institusi pendidikan Kemenperin yang mendapat dukungan melalui kerja sama SED-TVET meliputi 4 Perguruan Tinggi Vokasi (Politeknik STTT Bandung, Politeknik AKA Bogor, Politeknik ATK Yogyakarta, dan Politeknik ATI Makassar) serta 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-SMAK Bogor, SMK-SMTI Pontianak, SMK-SMAK Makassar, dan SMK-SMTI Makassar).

Harjanto menambahkan, Siemens akan berinvestasi untuk pengembangan lokomotif kereta api dengan teknologi AC/AC yang memiliki keunggulan mesin kuat, perawatan lebih sederhana, irit bahan bakar dan emisi gas buang yang rendah.

Di samping itu, diharapkan pemerintah Jerman juga dapat membantu Indonesia dengan meyakinkan Airbus (Airbus Engineering Center) dan Boeing (Boeing Research and Technology Center) untuk membuka pusat tekniknya di Indonesia. Kegiatan ini dapat berupa aerostructure, avionic, system, load, dan project management.

Hal tersebut mengingat kebutuhan pesawat terbang di Indonesia cukup tinggi dan dalam waktu dekat beberapa maskapai akan terus menambah pesawatnya termasuk pesawat-pesawat kecil. “Sebagai negara kepulauan, kebutuhan akan pesawat penumpang di Indonesia sangat tinggi. Itu bisa dipenuhi salah satunya melalui kerja sama tersebut,” ujar Harjanto.