JAKARTA-Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai cukup berhasil dalam menjaga transisi dan iklim demokrasi Indonesia.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, sebanyak 72.24 % publik menilai baik atau buruknya kinerja SBY tergantung nasib Perppu Pilkada Langsung.
Hanya 16.92 % publik yang menyatakan legacy SBY tidak tergantung nasib Perppu.
“Jika SBY berhasil menggoalkan perppu pilkada langsung menjadi UU dalam sidang paripurna DPR Januari 2015 nanti, maka publik akan menilai baik legacy SBY di bidang politik. Namun sebaliknya jika Perppu tersebut ditolak oleh DPR, maka SBY dinilai meninggalkan legacy yang buruk dalam bidang politik dan demokrasi di Indonesia,” ujar peneliti LSI, Ardian Sopa, saat merilis hasil survei khusus merespon kondisi politik nasional menjelang berakhir masa jabatan SBY di kantor LSI, Jakarta, Selasa (21/10).
Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 17 – 19 Oktober 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.
Menurut Sopa, penilaian bahwa legacy SBY tergantung nasib Perppu merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang tinggal di desa maupun kota, perempuan-laki-laki, berpendidikan tinggi maupun rendah, masyarakat ekonomi mapan maupun wong cilik. Rata-rata di semua segmen masyarakat, antara 53-89 % publik yang menyatakan legacy SBY tergantung Perppu Pilkada Langsung.
Bahkan pemilih partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pun menyatakan hal yang sama.
Misalnya pemilih partai Demokrat, sebesar 62. 98 % menyatakan baik buruk kerja SBY di bidang politik tergantung nasib Perppu Pilkada Langsung.
Dari riset kualitatif yang dilakukan LSI, ada sejumlah alasan mengapa publik menilai legacy SBY senasib dengan perppu pilkada langsung. Pertama, pilkada langsung atau pilkada DPRD adalah hal yang sangat penting bagi publik karena berhubungan dengan “hak politik memilih pemimpinnya sendiri” yang kini dirampas.
“Selama 9 tahun sejak 2005, publik diberi hak politik untuk memilih sendiri kepala daerahnya. Namun hak konstitusional itu dicabut oleh DPR dan pemerintah dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2014,” jelasnya.
Kedua, publik menilai peran SBY sangat vital dalam merampas hak politik masyarakat itu. Peran vital SBY tersebut karena pemerintah SBY adalah inisiator RUU Pilkada oleh DPRD dan aksi walkout partai Demokrat saat paripurna DPR yang dinilai publik memberi jalan bagi berlakunya UU Pilkada DPRD.
“Publik menilai langkah SBY mengeluarkan Perppu hanya strategi menebus dosanya. Karena publik paham bahwa perppu tersebut harus disetujui oleh DPR. Jika perppu ditolak, maka UU Pilkada DPRD bisa berlaku kembali,” ucapnya.
Karena itu, di atas kertas SBY bisa memenangkan perppu pilkada langsung untuk diterima oleh DPR. Bahkan kemenangan ini bisa dicapai dengan cara mufakat oleh semua fraksi, tanpa voting.
“Semua fraksi Koalisi Indonesia Hebat, memang sejak mendukung pilkada langsung. Sikap Koalisi Indonesia Hebat ini akan konsisten mendukung pilkada langsung yang artinya juga akan mendukung Perppu SBY. Demikian juga dengan semua fraksi Koalisi Merah Putih diklaim SBY sudah sepakat secara tertulis untuk juga mendukung perppu pilkada langsung itu,” jelasnya.
Namun jika SBY gagal memperjuangkan perppu pilkada langsung untuk diterima oleh DPR, maka publik pun menghukum SBY sebagai aktor utama pilkada DPRD dan kemuduran demokrasi Indonesia. Sebanyak 59.66 % publik menyatakan bahwa mereka akan mengingat SBY sebagai Bapak Pilkada Tidak Langsung Indonesia.
Bahkan publik akan bereaksi keras jika Perppu ditolak DPR. Sebanyak 83.23 % publik menyatakan setuju jika pemerintahan Jokowi-JK nantinya menyelenggarakan referendum (jajak pendapat langsung) ke seluruh rakyat Indonesia untuk menanyakan apakah rakyat menginginkan pilkada langsung atau pilkada oleh DPRD.
“Referendum dianggap sebagai alternatif cara damai untuk menyelesaikan perselisihan soal pilkada,” pungkasnya.
