John Palinggi: Presiden Jokowi Sangat Brilian Menarik Investasi

John Palinggi: Presiden Jokowi Sangat Brilian Menarik Investasi

0
BERBAGI
Sekjen DPP Badan Interaksi Sosial Masyarakat (BISMA) DR Jhon Palingggi

Espektasi masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat tinggi. Harapan akan massyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera seolah berada di depan mata. Namun seiring dengan berjalan waktu, upaya mewujudkan itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan meski pemerintah sendiri sudah berusaha keras untuk membangkitkan ekonomi. Sejumlah paket kebijakan ekonomi dirilis guna mendongkrak ekonomi. Kemudahaan investasi didesain sedemikian rupa agar investor membawa modalnya kedalam negeri. Bahkan semua hambatan investasi dipangkas dan dibuat sesederhana mungkin. Diperkirakan, investasi yang masuk ke Indonesia kelak ‘bak air bah’. Kini, memasuki usia 2 tahun pemerintah, harapan massyarakat belum pudar. Optimisme terus dibangun meski dunia dilanda persoalan ekonomi. Akan tetapi, belum pulihnya kondisi ekonomi global tidak meruntuhkan harapan akan sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintahpun mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen ditahun ini. Realistis atau bombastiskah target tersebut? Berikut wawancana wartawan Alex Marten dengan pengamat Kebijakan Ekonomi, John N Palinggi.

Presiden Jokowi diindentikan dengan kebangkitan ekonomi Indonesia. Sejuta harapan dibebankan ke pundak presiden. Kini mendekati usia 2 tahun pemerintahan ini, apakah sudah ada sinyal kebangkitan ekonomi Indonesia?
Saya melihat perkembangannya sangat positif. Banyak ide dan gagasan brilian dari pikiran Presiden. Gagasan-gagasan itu berisi harapan bahwa akan terjadi perbaikan, terutama perekonomian rakyat, bangsa dan Negara. Maklum saja, saat mulai memerintah, Presiden Jokowi dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana.

Bisa dielaborasi maksud keterbatasan dana ini?
Pemerintahan Jokowi diwarisi oleh beban cicilan hutan yang ditinggalkan oleh perilaku lama. Misalnya saja, utang BLBI, KLBI ditambah dengan kredit macet yang jika ditotal mencapai Rp 1.075 triliun uang negara hilang. Pada pemerintahan sebelumnya, negara harus membayar sekitar Rp 150 triliun per tahun.
Dan saya percaya beban utang itupun massih terus ada hingga saat ini.

Artinya, beban pemerintahan Jokowi sangat berat?
Saya kira, angka Rp 150 Triliun per tahun itu cukup berat bagi Negara. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi global yang belum membaik di Negara Amerika dan Eropa. Pasar keuangan dunia pun rontok. Namun terlihat jelas, Presiden kita cerdas.  Presiden dan Timnya mencoba untuk menarik investasi sebanyak mungkin ke dalam negeri.

Apakah Indonesia masih memiiliki daya tarik investasi, mengingat resiko invetasi masih tinggi?
Saya kira, sudah membaik. Segala hambatan investasi dipangkas. Presiden sendiri sudah mencanangkan kebijakan reformasi dengan memberi kemudahan perijinan. Bahkan ijin investasi bisa didapat dalam hitungan jam saja atau tiga jam.

Apa dampak positif dari reformasi bidang investasi ini?
Sekarang ini, animo untuk investasi itu banyak sekali. Kaya air bah. Namun demikian pada tataran implementasi dan realisasi,  investasi masih lamban dalam setahun ini. Akibatnya antara harapan dan kenyataan masih jomplang. Karena itu, perlu ada  gebrakan-gebrakan yang baru untuk mendorong dan merealisasikan investasi itu.

Konkritnya seperti apa?
Saya kira, pembangunan di daerah dipercepat dengan cara memberikan kesempatan kepada Bupati,wali kota dan Gubernur untuk mengambil inisiatif diskresi terhadap hal-hal yang dipandang perlu supaya ada manfaatnya bagi rakyat.
Tetapi kenyataannya tidak terlalu gampang. Bahkan banyak Pemda yang mengendapkan uangnya di bank karena ketakutan membelanjakan. Alasannya, takut dipidana.  J Palinggi

Apakah alasan takut dipidana ini masuk akal?
Saya melihat, bukan takut dipidana, tetapi memang Pemda malas membelanjakannya. Lebih baik taruh di bank. Saya tidak tahu apa penyebabnya ditaruh di bank seperti itu. Mungkin kepingin mendapatkan bunga. Padahal itu kan uang belanja pembangunan demi kepentingan rakyat.  Inilah salah satu kelemahan dari sistem penggaran kita. Uang negara yang diberikan kepada bupati, wali kota dan gubernur, kementrian/lembaga secara gelondongan, sehingga seenaknya. Sekarang ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling tinggi pertumbuhannya.

Jika uang negara ini tidak dimanfaatkan, lalu untuk uang negera digelontorkan ke Pemda?
Itu yang menjadi masalah sampai rakyat menjadi semakin susah kalau anggaran yang disediakan tidak dibelanjakan. 700 triliun lebih ditransfer ke daerah tapi masih ngendap sampai 300 triliun lebih. Itu kan namanya membahayakan pemenuhkan kebutuhan dasar masyarakat ditinjau dari pelaksanaan perencanaan pembangunan itu sendiri.

Beberapa Pemda mengaku enggan membelanjakan uang itu karena takut kriminalisasi?
Itu alasan saja, tidak masuk akal sehat. Saya melihatnya ketakutan yang dibuat-buat. Sebab selama bupati, wali kota, gubernur itu berjalan pada titik sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada, kenapa mesti takut?. Salah satu ciri pemimpin itu adalah berani mengambil resiko. Sebenarnya ketakutan itu sengaja dihembuskan supaya pemerintah membuat payung hukum baru untuk melindungi mereka sehingga mereka bisa membelanjakan uang Negara itu. Dan terbukti dari pengadaan barang. Hampir 70-80 persen pengadaan barang berjalan tidak sebagaimana mestinya.  Artinya, ada potensi korupsi sekitar Rp 160-200 triliun per pertahun. Padahal kalau proses pengadaan barang dan jasa ini ditertibkan, negara mendapatan penghematan yang sangat besar. Ini artinya, tanpa tax amnesty pun, negara ini mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil penerbitan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Artinya, pengadaan barang dan jasa itu ditertibkan?
Itu critical pointnya. Jangan ada pemborosan dan korupsi besar-besaran di sana.  Semua orang gandrung membeli barang yang tidak dibutuhkan Negara. Dan anehnya lagi semua diimport.
Ini mereka seenaknya saja mengorder barang setiap hari yang tidak dibutuhkan. Mereka berfoya-foya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di semua instansi hanya 5 orang yang menguasai pengadaan barang dan jasa ini. Dan itu-itu saja. Mereka sangat kaya raya. Padahal berdasarkan perhitungan saya, jika administrasi belanja barang dan jasa ditertibkan, negara meraih sekitar Rp 200 triliun.

Apakah aturan pengadaan barang dan jasa sangat lemah?.
Sangat lemah sekali karena tidak memberikan kesempatan pemerataan berusaha bagi pengusaha. Dan jangan lupa, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah menjadi lahan korupsi terbesar dan membahayakan Negara. Indikator yang paling kuat adalah hampir 80 persen urusan di KPK adalah orang yang memanipulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kembali lagi ke soal  investasi yang disebut air bah. Ada kritik, pemerintah sekarang terlalu pro Tiongkok?
Memang harus disadari bahwa uang dari Eropa dan Amerika agak sulit. Yang banyak uangnya  sekarang ini adalah China. Mau dibilang apa? Tetapi, China terlalu cepat menandatangani perjanjian dengan Indonesia. Hampir semua proyek diambil, tapi dalam pelaksanaanya masih kalah cepat dibanding Jepang.  Saya pernah mendengar alasan beberapa investor Tiongkok. Misalnya, isu buruh, teroris dan penegakan hukum yang masih sangat lemah. Tetapi perlahan-lahan, pembenahan terkait perizinan sudah dilakukan. Saya salut dengan keinginan Presiden mempermudah investasi. Tapi pada tatanan pelaksanaan dibawah masih lamban.  BKPM juga tidak perlu menjadikan banyak ijin yang dikeluarkan sebagai parameter kesuksesan. Tidak perlu juga gembar pembor perijinan. Karena yang diukur itu realisasinya.  Untuk apa membuat laporan kesuksesan kalau wujud nyata investasi tidak ada.

Bisa diartikan kritik pro Tiongkok itu bisa dimaklumi?
Saya kira, harus di monitor. Jangan sampai dibilang kita kebanjiran pinjaman dari Tiongkok, tetapi nggak jelas pinjamannya kemana? Investasinya kemana ? Tapi memang kalau masalah keuangan, Tiongkok memang banyak membantu. Namun saya berharap agar semua perjanjian investasi dengan Tiongkok itu memuat dalam jangka waktu tentang realisasi investasi. Jangan sampai kita dijerat dengan perjanjian, sementara nasib bangsa terkatung-katung.

Sudah adakah tanda-tanda ekonomi Indonesia bangkit?
Saya belum melihat. Tapi di Jakarta kan semua orang pakai mobil, berarti bangkit. Tapi secara menyeluruh, terutama di pedesaan saya belum melihat tanda-tanda bangkit. Karena aspek yang sangat dibutuhkan rakyat seperti pertanian, perkebunan dll belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Percetakan sawah dimana – mana sebagian besar fiktif. Produksi padi pun tidak termonitor secara tidak benar, dirinci di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, yang menghasilkan atau tidak. Hanya secara skala nasional BPS Statistik begini, itu semua hanya dalam angka saja. Tapi dalam kenyataan itu semua tidak bertanggung jawab.

Nah, jika Jakarta dijadikan indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi Indonesia sudah mulai kelihatan. Apakah optimisme tentang Indonesia bangkit masih munkin terwujud?
Saya bilang bukan Jakarta yang dijadikan ukuran. Jakarta ini juga semrawut kok. Kemacetan aja tidak bisa diatasi, bagaimana kita bisa bicara sukses? Selalu berdebat reklamasi, tentang jalan layang, yang kesemuanya tidak dibutuhkan rakyat. Itu hanya menciptakan proyek aja. Reklamasi kok menutup pelabuhan. Maksudnya apa ? Yang mau tinggal siapa ? Apa rakyat Indonesia atau rakyat dari luar negeri ? Saya ingin bicara fakta saja. Banyak daeraj sulit hidup . Susah mencari uang sekarang. Itulah sebabnya, manajemen kejujuran pada seluruh instansi lembaga dan kementrian, termasuk walikota dan gubernur harus jalan. Dan itu harus point of control harus jalan. Intinya, antara harapan dan kenyataan harus diwujudkan dengan baik. Jangan harapan dan kenyataan seperti langit dan bumi. Semua berkisar pada angka -angka saja. Omong kosong itu.

Apakah nanti perekonomian Indonesia bisa seperti itu ?
Bagaimana bisa on the track ? Apapun diminta beli barang sana sini disetujui terus. Anehnya lagi, instansi pemerintah yang tidak menghasilkan justru kebanjiran pinjaman? Lebih parah lagi, ada pinjaman dalam negeri. Pertanyaannya, dari mana sumber uang itu? Dalam negeri saja susah kok, malah pinjam, pasti itu pencucian uang semua itu. Nah, kalo melihat ke depan trendnya kita tidak bisa bangkit dengan cara seperti ini. Daerah juga susah sekarang. Perusahaan tambang banyak  yang tutup. Karena itu, agar ekonomi bisa bangkit harus diberi rangsangan. Sehingga daerah bisa menghasilkan devisa sendiri, pendapatan asli daerah meningkat. Kalau mengharap dari pusat terus sampai kapan? Pajak tidak sukses. Tax amnesty katakanlah masih berjuang. Kalo tax amnesty gagal, terus bagaimana ? Defisit anggaran kan begitu besar. Saya kira, yang harus dilakukan adalah efisienkan pembelian barang.  Barang-barang yang tidak perlu sebaiknya  jangan dibeli atau langsung dihilangkan mata anggarannyya.

Artinya, tanpa tax amnesty pun, sebenarnya negara ini memiliki potensi penerimaan lain dari dala negeri?

Kalau belanja barang dan jasa pemerintah benar-benar efisien, tax amnesty tidak perlu.   Karena ini adalah sumber penggelapan uang Negara secara ratusan triliun.  Tetapi kan sudah menjadi UU. Sebagai warga negara, tentu tidak boleh menentangnya. Tetapi hitungan saya, dari efisiensi belanja saja, kita bisa dapat Rp 450 triliun.

Apa pendapat anda soal Tax Amnesty sudah di undangkan?.
Langkah yang ditempuh pemerintah dengan mencoba memobilisir dana yang berada di luar negeri dengan melalui pengampunan pajak sudah bagus. Kita berharap para orang yang punya uang itu  membawa uangnya ke dalam negeri dan mendapat kemudahan seperti itu.  Jangan sampai uang masuk hanya datang sebentar, terus dicuci dan dikirim lagi ke luar negeri. Itu yang harus dijaga.  Selain itu, jangan sampai uang yang masuk itu tenyata uang-uang money loundring yang memiliki hubungan dengan kejahatan international. Itu yang harus dijaga.

Tiga tahun waktu yang sangat singkat bagi pemerintahan ini untuk melakukan pembenahan secara struktural. Nah, apa yang harus dibenahi ?
Point utamanya adalah pada pelaksana dibawah diberi target. Kalau tidak ada target, singkirkan. Misalnya soal proyek MRT. Harus dipastikan, proyek ini jalan atau tidak ?  Cek kebawah. Jangan cuma memobiliasi alat saja dijalan padahal tidak dipakai.  Demikian juga dengan infrastruktur yang lain. Bisa perlu, semua laporan bersifat online ke preside terkait perkembangan proyek infrastruktur nasional.  Kalau memang tidak mampu, panggil, yah sudah mundur saja itu pejabat itu. Ukurannya kinerja kan ? Kalo kinerja buruk, untuk apa  dipertahankan ?

Secara makro apakah target terlalu ambisius ?
Menurut saya, yang namanya target harus ambisius. Jika kita mau membangun negara ini maka pikiran harus besar jugalah. Dan saya kira, target pemerintah itu wajar. Soal pencapaiannya bagaimana, itu soal lain. Kalau ternyata antara target da capaianna jomplang maka dicari akar penyebabnya.  Kalau ternyata SDM tidak becus yang diganti. Jangan menjadi pejabat Negara sekaligus berdagang.  Jadi ambisus itu penting. Menggantungkan harapan besar untuk mencapai hal besar. Jangan mau capai hal besar, pikiran kecil atau rendah. Tidak seperti itu. Tetapi pada tataran kepentingan Negara di cek point of control harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai seperti BPK sekarang ini. Sering mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).  Eh, ternyata orangnya koruptor. Buktinya, di Sumatera Utara . BPK janganlah bermain – main dengan itu. Jadi, BPK juga harus berpose benar supaya ketertiban dalam penggunaan uang Negara ini bisa berlangsung. Jangan dia ikut bermain . Mereka bukan ditugaskan untuk itu. Masa pengadaan barang tidak pernah di cek, padahal itu sumber pemborosan keuangan Negara.

Terlepas dari hal tersebut, soal beratnya tantangan pemerintah hari ini, seberapa besar optimis anda terhadap pemerintahan Jokowi ?
Saya selalu optimis dengan kemampuan Presiden. Bagaimapun juga, saya pendukung Presiden. Tapi saya tetap kritis dalam melihat masalah. Masalahnya bukan terletak pada pucuk pimpinan, tetapi masalahnya ada pada unsur pelaksanaan dibawah. Tetapi saya percaya, dibawah Presiden Jokowi, negara ini akan menjadi besar. Hanya butuh waktu saja. Saya optimis dan saya yakini itu. Presiden akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang disegani oleh negara-negara di dunia.