Jokowi Dorong Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan

17
Presiden Joko Widodo

TIONGKOK-Pemerintah Indonesia mendukung penerapan kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang. Untuk itu, Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, Senin (5/9).

Presiden Jokowi menghimbau setiap negara anggota G-20 untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain. “Mengingat perlambatan ekonomi global, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pajak kita dalam menjaga iklim bisnis dan investasi. Hal ini membutuhkan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan,” tegas Presiden Jokowi.

Ia menyebutkan, kebutuhan akan kerja sama internasional dalam sistem perpajakan tersebut berguna untuk menghindari adanya penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota.

Presiden menyakini istem tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan bagi negara-negara berkembang. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendukung kerja sama dan koordinasi antar negara-negara anggota G20 guna mewujudkan hal tersebut. Adapun bentuk dukungan kerja sama yang dimaksud oleh Presiden ialah implementasi dari Automatic Exchange of Information (AEoI) atau yang biasa disebut dengan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.
“Saya percaya, transparansi keuangan melalui AEoI akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan terlarang yang telah menghasilkan kerugian bagi negara-negara berkembang selama bertahun-tahun,” imbuhnya.

Di hadapan para pemimpin negara anggota G-20, sejalan dengan upaya mereformasi sistem perpajakan, Presiden juga mendorong untuk dilakukannya kerja sama terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan Indonesia dapat dijadikan contoh utama dari negara yang proaktif memerangi perilaku korupsi. “Saya percaya bahwa G20 harus memperkuat kerja sama antikorupsi. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang aktif memerangi korupsi,” tegas Presiden.

Presiden menambahkan, saat ini Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi di Tanah Air, seperti upaya meningkatkan transparansi di sektor swasta serta membangun nilai-nilai antikorupsi di kalangan masyarakat.
Terkait dengan perpajakan, sekali lagi Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia berupaya meningkatkan kondisi perekonomian dengan cara mereformasi sistem perpajakan, dan juga menerapkan paket kebijakan ekonomi yang terkait dengan insentif perpajakan bagi para investor guna mencegah pajak berganda.
“Bila reformasi perpajakan ini berhasil, negara lain dapat mengikutinya. Namun bila gagal, hal tersebut akan berdampak pada negara-negara G20 dan juga lainnya,” terang Presiden.