JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar penggunaan dana haji harus hati-hati (prudent) serta mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada.
Meski sudah ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BKH) yang akan mengelola dana tersebut, prinsip kehati-hatian harus diterapkan mengingat dana haji milik umat dan bukan dana pemerintah.
“Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Lebaran Betawi X, yang diselenggarakan di Pusat Perkampungan Budaya Betawi, di Setu Babakan, Jakarta, Selatan, Minggu (30/7) .
Belakangan, banyak yang mengeritik rencana Presiden Jokowi yang membolehkan dana haji diinvestasikan di sektos infrastruktur.
Namun kata Presiden, penyataan itu sebatas contoh saja. Karenanya, Presiden mempersilakan jika Dana Haji itu diinvstasikan lewat instrumen Sukuk atau ditaruh di bank syariah.
“Macam-macam, banyak sekali. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah, tetapi ingat itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk Sukuk, infrastruktur, di bank syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian. Sekali lagi ini adalah dana umat,” tegas Presiden.
Presiden mengaku akan lebih baik jika dana milik umat ini diinvestasikan ke sektor yang memberikan keuntungan, baik untuk umat muslim maupun keumatan yang lain untuk negara. “Tetapi sekali lagi semuanya harus dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Dan tentu harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang ada. Apalagi, sudah ada BPKH,” pungkasnya.
