KARAWANG-Presiden Joko Widodo kembali memberikan klarifikasi atas isu-isu yang tidak benar mengenai maraknya tenaga kerja asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di tanah air.
Tak main-main, gosip yang berhembus menyebutkan 10 juta hingga 20 juta orang pekerja asal RRT masuk Indonesia.
“Itu yang hitung kapan? Hitungan kita sampai hari ini, tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21 ribu, sangat kecil sekali. Jangan ditambahin terlalu banyak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Deklarasi Pemagangan Nasional, di kawasan Karawang International Industrial City, Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).
Presiden membandingkan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Saudi lebih dari 1 juta, di Malaysia lebih dari 2 juta, di Hongkong 153 ribu, di Thailand 200 ribu.
“Negara mereka welcome dan mereka biasa-biasa saja,” ujarnya.
Logikanya, lanjut Presiden, tidak mungkin ada tenaga kerja dari luar masuk ke Indonesia karena gaji tenaga kerja di sana, jelas lebih besar dari gaji di Indonesia.
“Kita harus ngomong apa adanya. Misalnya dari Hongkong, Eropa atau dari Amerika. Gaji kita di sini memang masih lebih rendah dari yang di sana,” tutur Presiden seraya menambahkan, tahun demi tahun nanti akan bisa meningkat kalau pertumbuhan ekonomi semakin baik.
Mengenai angka 10 juta itu, Presiden Jokowi menjelaskan angka tersebut merupakan target jumlah turis Tiongkok yang diharapkan datang ke Indonesia.
Sekarang ujar Kepala Negara, yang menjadi rebutan nomor satu adalah Tiongkok dengan jumlah 150 juta turis.
Amerika mendapat porsi yang paling besar dari jumlah tersebut, sementara yang kedua adalah Uni Eropa.
“Ini urusannya urusan turis lho, bukan urusan tenaga kerja, mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil, kan tidak mungkin,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar jangan sampai gosip-gosip itu berkembang kemana-mana sebab logikanya tidak masuk.
Maka, Presiden meminta agar tidak menyampaikan gosip murahan tanpa ditopang dana yang memadai.
Sebab menyampaikan data fiktif itu artinya membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat.
“Jumlahnya hanya 21.000 dibilang 10 juta, ada yang bilang 20 juta, angkanya dari mana, seperti itu. Dan logikanya tidak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya. Gaji di sana sudah 2-3 kali lipat gaji di sini. Enggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu,” tegas Presiden.
Mengenai kemungkinan tenaga kerja asing menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan wisata, Presiden menegaskan, kalau ada yang ilegal, maka hal tersebut menjadi tugas Ditjen Imigrasi dan tugas Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) untuk menindak.
“Paling-paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah dari 100, ada diambil 1 atau 2 ya, saya kira itu wajar,” tuturnya.
Sementara terkait penyebar isu 10 juta tenaga asing dari RRT, Presiden Jokowi menyerahkan kepada aparat penegakan hukum untuk melakukan langkah hukum.
“Itu urusan polisi. Hal-hal yang meresahkan seperti ini harus ditindak,” tegasnya.
