Jokowi Minta Bandara Kulon Progo Dibangun Untuk 50 Tahun ke Depan

55
photo dok bandara.id

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar proses pembangunan bandara Kulon Progo dipercepat. Untuk itu, sejumlah persoalan yang menghambat pengerjaan bandara ini harus diselesaikan secepatnya. “Saya ingin agar bandara yang baru ini direncanakan dengan matang tentu saja bukan hanya untuk 5-10 tahun yang akan datang, tapi kalau bisa untuk 30-50 tahun yang akan datang,” tutur Presiden seusai memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Penilaian Standard and Poor dan Ease of Doing Business di Jakarta, Senin (9/5).

Usai Ratas ini, Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin ratas mengenai pembangunan bandar udara di Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Presiden berharap agar bandara itu kelak terintegrasi dengan moda-moda yang lainnya,  baik bis ataupun kereta api. “Kita tahu semuanya bahwa Bandar Udara Adi Sucipto melayani 3,5 juta penumpang/tahun, padahal kapasitas bandara hanya kurang lebih 1.5 juta penumpang/tahun,” tegasnya.

Padahal, peningkatan kapasitas bandara ini memberikan dampak dan nilai tambah pada perekonomian daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Presiden mengaku mendengar, bahwa pembangunan bandara, rencana bandara di Kulon Progo ini sudah direncanakan sejak lama bahkan sudah banyak yang menunggu-nunggu. Tapi di lapangan, belum dimulai pengerjaannya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi ingin mendengar paparan sampai sejauhmana proses mengenai rencana pembangunan bandara ini, termasuk kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Presiden menegaskan, pemerintah ingin bergerak cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah tuturnya tidak ingin menunda-nunda lagi karena infrastruktur Indonesia sudah tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain.

Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menhub Ignasius Jonan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.