Jokowi Perlu Rangkul Senior Guna Dukung Tito

11

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI FPKS Nasir Djamil menyarankan agar Presiden Jokowi mengumpulkan Jenderal Polri di 5 angkatan (82, 83, 84, 85, dan 86) sebagai senior Komjen Tito Karnavian, yang telah ditunjuk sebagai satu-satunya calon Kapolri. Para senior perlu diajak bicara dan didengar aspirasinya untuk membangun Polri yang lebih baik ke depan di bawah Kapolri yang baru.
 
Langkah tersebut sekaligus untuk menenangkan kondisi di internal Polri agar tidak terjadi gejolak dan konflik yang tidak perlu, dengan pengangkatan Tito Karnavian tersebut. Sebab, bukan jamannya lagi mendubeskan para jenderal yang tidak memiliki posisi di Polri atau TNI saat ini.
 “Dengan mengumpulkan para senior Pak Tito, maka mereka akan merasa dihargai dan siap memback up kaderisasi di internal Polri agar berjalan baik,” kata anggota Komisi III DPR RI FPKS Nasir Djamil dalam dialektika demokrasi ‘Mengapa Presiden Jokowi Pilih Tito Karnavian sebagai Calon Kapolri?’ bersama anggota Kompolnas (2012-2016) Adrianus Meliala dan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (16/6/2016).
 
Untuk di DPR RI sendiri kata Nasir Djamil sesuai UU Kepolisian, Presiden RI harus memberikan alasan yang kuat tentang mengapa memilih Tito Karnavian, mengingat seniornya masih ada, tapi Presiden Jokowi melakukan lompatan. Karena Pak Tito ini merupakan polisi termuda, dan akan menjabat terlama mengingat masa pensiunnya baru tahun 2022. “Jadi, Presiden harus memberi alasan atas dipilihnya Pak Tito itu,” ujarnya.
 
Masalahnya beliau akan menghadapi berbagai tantangan. Antara lain secara psikologis apakah mampu beliau memerintahkan para jenderal seniornya? Untuk itu Nasir Djamil berharap Presiden Jokowi bisa berbicara dengan mereka untuk mendukung Kapolri yang baru ini. “Toh, Kapolri itu adalah Kapolri yang bisa melayani masyarakat, dan bukan tunduk pada kekuasaan. Dan, jangan sampai ada kesan, Presiden RI justru mau mengobok-obok Polri,” tambahnya.
 
Namun demikian Nasir Djamil mengapresiasi langkah Presiden Jokowi, yang terbukti berani melakukan “potong generasi” ini. Lalu, apakah untuk Panglima TNI juga akan dari angkatan 87? “Kita tunggu tanggal mainnya,” tandasnya.
 
Tapi, Adrianus justru tidak sepakat dengan budaya senioritas di Polri tersebut, karena yang dikedepankan adalah bagaimana tata kelola Polri yang baik. Untuk itu harus menempatkan orang-orang yang terbaik, dan itu ada pada Pak Tito Karnavian. “Jadi, meritokrasi itu adalah memberi tempat pada orang yang terbaik,” katanya.
 
Menurut Adrianus, yang terpenting itu mampu menjalankan tugas, kewajiban, dan programnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Dimana saat ini SDM di tubuh Polri jumlahnya berlebihan di tengah dunia justru meminimalisir jumlah orang, dan beralih untuk memaksimalkan teknologi.
 
Hanya saja kelemahan Pak Tito, adalah gelar PhD-nya. Biasanya kata Adrianus, PhD itu membesarkan yang kecil, tapi mengabaikan yang besar, dan kedua adalah beliau terlalu sempurna, baik pendidikan maupun ketika bertugas sebagai Kapolda Papua, dan DKI Jakarta. Sehingga ekspektasi, harapan masyarakat sangat besar itu akan menjadi beban jika Pak Tito, tidak mampu mewujudkan. “Jadi, kalau prestasinya nanti biasa-biasa saja, maka masyarakat akan kecewa,” pungkasnya. ***