JAKARTA-Presiden Joko Widodo menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia bagian Timur, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus terus dijaga.
Salah satu caranya dengan mengembangkan lagi potensi di sektor pariwisata di NTT, terutama di Pulau Komodo di Labuan Bajo dan Danau Kelimutu mengingat potensinya sangat kaya.
Untuk itu, dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti akses transportasi yang mudah, baik bandara, jalan, jembatan, dan pelabuhan. “Saya minta pengembangan sektor pariwisata ini harus memiliki dampak nyata pada bergeraknya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di NTT ,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi NTT, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/2).
Kepala Negara mencatat, pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2014-2016 selalu di atas pertumbuhan nasional. Tahun 2016, NTT tumbuh 5,18%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi ada trend bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya. Namun itu belum cukup. Kita perlu kerja lebih keras lagi, terutama untuk pengentasan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Namun demikian, Presiden mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk percepatan pemerataan pembangunan di NTT. Pertama, jika dilihat dari sisi produksi, 30 persen Product Domestic Regional Brutto (PDRB) NTT berasal dari pertanian dan sektor perikanan. “Artinya, peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan menjadi kunci kesejahteraan rakyat NTT,” jelas Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar penyiapan infrastruktur pertanian dan kelautan menjadi prioritas, mulai dari pembangunan bendungan, embung, sampai dengan pelabuhan. “Pembangunan waduk, dan bendungan, serta saluran irigasi di NTT merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti air bersih, pengairan lahan pertanian dan perkebunan, serta pembangkit listrik,” tutur Presiden.
Yang kedua, lanjut Presiden, wilayah NTT adalah beranda terluar Indonesia yang langsung berhadapan dengan negara-negara tetangga.
Meski sudah meresmikan pengoperasian pos lintas batas negara di Motoain, di NTT, Kepala Negara mengaku belum belum cukup. “Selain memperbaiki pos lintas batas negara, saya minta juga pembangunan wilayah-wilayah perbatasan juga menjadi perhatian, terutama dalam infrastruktur, transportasi, serta upaya-upaya lain yang menggerakkan roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan warga,” tegas Presiden.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustarian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Yahya Arief, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.
