SURABAYA-Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan membiarkan semua upaya yang mengarah pada pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, upaya pelemahan KPK harus dilawan mengingat korupsi itu kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
Penegasan itu disampaikan Kepala Negara terkait adanya usulan pembekuan KPK oleh anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat.
“KPK tidak boleh berpolitik, ketika nanti, umpama ada wacana pemerintah bersama dengan DPR untuk merevisi UU, nggak usah sewot. DPR mesti mengundang instansi yang menggunakan UU itu. Sebagai pelaksana UU ya laksanakan UU yang sudah dibuat pemerintah bersama DPR,” ujar Henry.
Namun Presiden Jokowo memastikan peran lembaga antirasuah itu harus diperkuat. Apalagi, KPK sebagai lembaga yang diberi amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi.
“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujar Presiden usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu (10/9).
Presiden mengatakan, masyarakat wajib menjaga KPK ini. Sebab, terbukti, lembaga antirasuah ini independen dalam menjalankan tugasnya dan bebas dari kekuasaan manapun. Dengan demikian, tidak heran jika lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
“KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.
“Perlu saya ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi,” ucap Presiden.
